Amanat.news – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengapresiasi Jawa Timur sebagai provinsi terdepan dalam percepatan program prioritas nasional Presiden. Ia menyebut Jawa Timur sebagai percontohan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam Rapat Koordinasi Program Prioritas Nasional yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Pemerintah Provinsi Jatim di Surabaya, Kamis (21/8/2025). Zulhas mengatakan bahwa Jatim menunjukkan semangat dan kekompakan tinggi dalam mendukung program nasional.
“Alhamdulillah, Jawa Timur selalu menjadi yang terbaik. Semangatnya luar biasa, baik dari Ibu Gubernur maupun kepala daerah yang hadir,” ungkap Zulhas.
“Kami biasanya keliling, begitu sampai di Jawa Timur, kita segar lagi karena semangatnya, kompaknya, yang hadirnya itu luar biasa. Maklum, gubernurnya jempol dua,” imbuh Zulhas memuji kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Rapat membahas tiga agenda utama: percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan ketahanan pangan, serta implementasi program makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas 2045.
Hadir dalam rakor tersebut; Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta seluruh Forkopimda Jatim dan kepala daerah se-Jawa Timur.
Dalam arahannya, Zulhas menekankan penguatan ketahanan pangan, program makan bergizi gratis, hingga rencana pengolahan sampah menjadi energi. Ia mencontohkan kasus gula di Lumajang yang masih menumpuk seribu ton.
“Saya pastikan besok akan dibeli BUMN atau swasta. Kalau belum, bupati sudah saya kasih nomor telepon saya. Dalam dua hari ke depan harus selesai,” tegasnya.
Sementara Khofifah melaporkan, dari 8.494 desa dan kelurahan di Jatim, sebanyak 8.420 telah membentuk koperasi baru. Namun, 99 persen di antaranya masih berstatus baru dengan rata-rata modal di bawah Rp2 juta.
“Kondisi ini membuat penguatan modal menjadi kebutuhan mendesak agar koperasi bisa benar-benar menopang perekonomian desa dan kelurahan,” ujar Khofifah.
Ia juga menyoroti kendala di lapangan, terutama terkait belum turunnya petunjuk teknis maupun pelaksanaan skema pinjaman bagi koperasi dari pemerintah pusat. Selain itu, sistem pembayaran cash on delivery (COD) untuk distribusi beras SPHP Bulog, LPG Pertamina, maupun pupuk dari Pupuk Indonesia dinilai memberatkan karena membutuhkan modal besar.
“Kami siap mengawal program prioritas Presiden. Namun skema COD ini jelas menuntut koperasi memiliki modal lebih besar. Dukungan perbankan, baik bank daerah maupun bank nasional, sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Selain soal koperasi, Khofifah menekankan pentingnya stabilitas distribusi pangan. Menurutnya, akses pangan yang cukup, terjangkau, dan bergizi harus menjadi prioritas utama pemerintah pusat maupun daerah.
Baik Khofifah maupun Zulhas sepakat bahwa keberhasilan Jawa Timur memperkuat koperasi, menjaga ketahanan pangan, dan menjalankan program makan bergizi gratis merupakan langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045.
“Program ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk menyiapkan generasi emas bangsa: pangan cukup, gizi baik, dan kemandirian ekonomi desa. Mari kita kawal bersama,” pungkas Khofifah. HK/Foto: Frizal (kilasjatim.com)
