Amanat.news – Fraksi PAN DPRD Jawa Timur menyoroti penyerapan belanja Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025 yang masih menyisakan Rp. 2 Triliun. Menurut Fraksi PAN, dana sebesar itu dapat digunakan untuk percepatan pembangunan, misalnya membangun infrastruktur bagi nelayan di Lamongan dan Gresik.
Sorotan Fraksi PAN disampaikan dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Senin (29/6/2026). Juru Bicara Fraksi PAN, Abdullah Abu Bakar, mempertanyakan realisasi belanja yang hanya mencapai 93,82%.
“Artinya masih terdapat lebih dari Rp 2 triliun anggaran yang tidak terserap. Serapan yang belum optimal menunjukkan masih terdapat persoalan yaitu perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, maupun kapasitas perangkat daerah,” kata Abdullah Abu Bakar.
Dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, itu, Fraksi PAN meminta penjelasan Pemprov Jatim mengenai perangkat daerah yang memiliki serapan terendah dan apa penyebabnya. Fraksi PAN juga meminta penjelasan tentang pengaruh tidak tercapainya belanja tersebut terhadap target RPJMD.
“Selain itu penjelasan pula kami mintakan dalam aspek : Perangkat Daerah mana yang memiliki serapan terendah? Apa penyebab utama rendahnya realisasi belanja? Dan bagaimana target RPJMD terpengaruh oleh tidak tercapai belanja yang ditetapkan?” ujar Abu Bakar.
Fraksi PAN menilai, sisa belanja sebesar Rp. 2 Triliun lebih dapat digunakan untuk berbagai hal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, ketahanan pangan, atau infrastruktur. Bisa juga disalurkan ke petani, nelayan, hingga pelaku UMKM.
Dalam pengelolaan pendidikan misalnya, realisasi belanja dengan pagu setelah Perubahan APBD 2025, sangat rendah bahkan nol. Beberapa program strategis pendidikan tidak terealisasi sama sekali, seperti pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), dan pembangunanan perpustakaan sekolah.
“Belanja modal tanah realisasinya juga nihil. Sedangkan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah realisasinya hanya 77 persen. Ini hanya satu sampling pada urusan pendidikan, yang tentu harus dijawab dalam konteks perencanaan, bekerjanya sistem pengawasan dan monitoring program,” papar Abu Bakar.
Mantan Walikota Kediri itu juga menyebut kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat di Pesisir Utara seperti Lamongan dan Gresik. Para nelayan di 2 daerah ini menghadapi problem sedimentasi dan membutuhkan tempat tambat labuh perahu yang lebih memadai.
“Sedimen kan harus dibersihkan supaya para nelayan bisa melaut, bisa berlabuh. Mereka kan hidup dari melaut, mencari ikan. Terus bagaimana kalau tidak bisa melaut gara-gara sedimentasi seperti terjadi sekarang,” ungkap Abu Bakar memberi penjelasan seusai rapat paripurna.
Fraksi PAN menilai, besarnya sisa anggaran menunjukkan bahwa ada perencanaan yang kurang matang sehingga tidak maksimal untuk kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat. Fraksi PAN meminta Pemprov Jatim memberi penjelasan menyeluruh terkait rendahnya serapan anggaran tersebut.
“Ketika alokasi anggaran belanja sisa Rp. 2 Triliun lebih, berarti membutuhkan perencanaan dan alokasi yang tepat, yang seharusnya untuk kepentingan paling berdampak bagi masyarakat,” pungkas laki-laki yang akrab dipanggil Mas Abu itu. HK
