Amanat.news – Fraksi PAN DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjamin ketercukupan dan kemudahan mendapatkan solar bagi para nelayan. Fraksi PAN menilai penting dukungan pemerintah terhadap ekonomi biru, ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
Pernyataan Fraksi PAN tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Selasa (19/8/2025).
“Jatim memiliki garis pantai sepanjang 3.543,54 KM dengan pengelolaan wilayah laut 5,2 juta hektar yang melewati 22 kabupaten/kota. Dalam konteks ini Fraksi PAN meminta perhatian pada perubahan APBD 2025 ini untuk kepentingan nelayan dan perekonomian di pesisir Pantai Utara Jawa,” kata juru bicara Fraksi PAN, Abdullah Abu Bakar,saat membacakan sikap fraksi.
Menurut Fraksi PAN, nelayan dan perekonomian di pesisir Pantai Utara Jawa, khususnya di Kabupaten Lamongan dan Gresik, membutuhkan tambat labuh bagi perikanan dan barang. Kebutuhan lainnya berupa pemecah gelombang dan kemudahan navigasi nelayan.
“Infrastruktur yang demikian penting untuk diwujudkan dalam rangka dukungan terhadap ekonomi biru Jawa Timur yang juga diikuti dengan kemudahan solar bagi nelayan yang selama ini kerap mengalami kendala,” lanjut Abdullah.
Selain soal ekonomi biru, Fraksi PAN juga memberikan catatan pada anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, Fraksi PAN memberikan catatan terhadap disparitas indeks pembangunan manusia dan disparitas kualitas pendidikan.
Menurut Fraksi PAN, dua hal itu harus menjadi perhatian serius. Pasalnya, masih dijumpai peluang lulusan SMA masuk ke perguruan tinggi didominasi oleh sekolah-sekolah SMA yang selama ini bagus dan maju.
“Dengan penambahan alokasi anggaran pada urusan pendidikan, Fraksi PAN meminta penjelasan bagaimana hal ini akan berdampak pada IPM Kabupaten/Kota, khususnya yang dikontribusikan dari APK SMA,” ujar Mas Abu, panggilan akrab Abdullah Abu Bakar.
Sementara dalam dalam anggaran sektor kesehatan di Jawa Timur, Fraksi PAN melihat komitmen yang luar biasa terhadap sektor kesehatan. Ini ditunjukkan dari peran anggaran yang luar biasa pada fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit.
“Bahkan anggaran untuk 1 rumah Sakit bisa lebih dari 1 triliun. Maka pada kesempatan ini Fraksi PAN meminta penjelasan target dampak dari peningkatan belanja untuk alokasi urusan kesehatan, misalnya terhadap angka kematian bayi, ibu dan indikator lain di bidang kesehatan termasuk UHC,” papar Mas Abu. HK
