Amanat.news – Bentuk kepengurusan DPW PAN Jawa Timur akan mengadopsi struktur kepengurusan DPP PAN yang baru. Meski begitu, DPW PAN Jatim tetap mempertimbangkan kebutuhan situasi dengan menekankan pada kepengurusan yang bertanggungjawab membina Daerah Pemilihan (Dapil) untuk pemenangan Pemilu 2029.
Ketua DPW PAN Jawa Timur Ahmad Rizki Sadig menjelaskan hal tersebut. Menurut Rizki, dalam kepengurusan periode lalu, DPW PAN Jatim memiliki ciri khas berupa figur-figur yang diberi tanggungjawab untuk membina Dapil sampai turunannya di tingkat kabupaten/kota.
“Nah saya kira, karena di DPP ada Bapilu dengan beberapa Waketum yang bertanggung jawab untuk pemenangan Pemilu di propinsi-propinsi, nanti kita akan mengadopsi dan menyesuaikan dengan bagaimana situasi di Jatim,” jelas Ahmad Rizki Sadig menjawab amanat.news, Senin (19/5/2025).
Sebagai formatur tunggal dan Ketua DPW PAN Jatim terpilih, Rizki akan mendiskusikan susunan kepengurusan DPW PAN Jatim periode 2025-2029 dengan DPP PAN. Ini sebagai bentuk sinergitas dan satu komando sesuai arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Jadi kita akan mendiskusikan itu supaya sinergis, dan sesuai taqline Ketum bahwa kita satu komando. Namun setiap propinsi, kabupaten/kota, pasti punya karakteristik sendiri. Nah, mungkin materi diskusi dengan DPP akan mengarah ke sana,” papar anggota Fraksi PAN yang duduk di Komisi XI DPR RI itu.
Rizki menjelaskan, saat mengumumkan kepengurusan baru April lalu Ketua Umum PAN menyampaikan bahwa struktur DPP PAN dibuat ringkas demi mengedepankan tujuan utama. Yaitu memenangkan Pemilu 2029, sehingga formasinya tidak sama persis dengan kepengurusan sebelum-sebelumnya.
“DPP lebih menitikberatkan aksi lapangan, advokasi kepentingan publik, dan konsolidasi pemenangan berbasis kewilayahan. Karena kerja-kerja kita juga lebih banyak di pemenangan Pemilu 2029, saya kira kita juga akan memperbanyak kepengurusan yang tanggungjawabnya membina Dapil,” lanjut Rizki.
Politisi Senayan yang terpilih dari Dapil Jatim VI itu menambahkan, DPW PAN Jatim akan memilih figur-figur pengurus yang memiliki ketertarikan dalam kerja-kerja pemenangan. Sementara figur-figur yang tidak memiliki ekspektasi politik di 2029, akan ditempatkan di kepengurusan yang bersifat administratif.
“Jadi mungkin nanti akan ditanya lebih dulu, punya ekspektasi nyaleg nggak, punya ekspektasi kepala daerah nggak, mau nggak kerja di level pemenangan atau pengkondisian di tingkatan wilayah atau daerah. Kalau nggak ya mungkin di posisi administratif,” pungkas Rizki. HK
