Amanat.news – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Heri Romadhon merasa miris dengan sejumlah desa yang masih rawan banjir. Heri berharap Pemprov Jawa Timur cepat tanggap dan segera bergerak untuk mengantisipasi bencana di daerah.
Ia menyayangkan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Jawa Timur hanya memiliki anggaran minim untuk pemeliharaan tanggul, dam, dan normalisasi sungai.
“Ini terungkap dari pembahasan RAPBD Jawa Timur 2023 ini. Anggarannya minim selaku leading sektor penanganan dan pencegahan bencana di Jawa Timur,” kata Heri seperti dikutip inilahnews.com, Rabu (12/10/2022).
Legislator yang juga menjabat Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur itu berharap di 2023 Pemprov Jatim khususnya Dinas PU SDA bisa lebih menekan dan mengantisipasi adanya bencana di daerah.
“Dengan keterbatasan anggaran tentunya bisa lebih berbuat yang terbaik untuk menekan korban jiwa dan kerusakan materiil jika adanya bencana,” lanjutnya.
Laki-laki asli Blitar itu menjelaskan, ada temuan memprihatinkan, bahwa ada sejumlah daerah di Jawa Timur merupakan daerah rawan bencana. Ia mencontohkan di daearah asalnya, yang memiliki ratusan desa rawan bencana tapi tidak siap menghadapi bencana.
Kabupaten Blitar terdata memiliki potensi bencana alam dari letusan gunung, gempa, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga tsunami. Sayangnya, sebagian besar warga belum siap menghadapi bencana karena minimnya Destana atau desa tangguh bencana.
Dari 248 desa/kelurahan yang tersebar di 22 kecamatan, setidaknya 200-an desa masih belum dibekali pengetahuan tanggap bencana.
“Bencana alam itu terjadi tahunan. Namun, ada sejumlah daerah misalnya di Blitar belum siap menerima kondisi bencana. Ini yang harus diperhatikan Pemprov untuk menekan bencana,” papar politisi yang juga menjabat Bendahara DPW PAN Jatim itu. HK
