Amanat.news – Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Rizki Sadig hadir dalam rangka kunjungan reses di Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jumat (30/10/2026) lalu. Ia bertemu dan berdialog dengan sejumlah warga yang sebagian besar peternak ayam petelur di RM Pawon Mak Gembrot, Desa Badas.
Ia mendapat keluhan mengenai harga telur yang sangat murah, tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan. Kepada Rizki, wakil peternak ayam petelur, Samsul Ma’arif, mengungkapkan bahwa harga telur per 1 kilogram jatuh di angka Rp. 18.700, sementara harga pakan seperti jagung mencapai RP. 79 ribu/kg, dedak Rp. 5,35 ribu/kg, dan konsentrat Rp 450 rb/50 kg.
“Kalau kita campur menjadi pakan, itu jatuhnya Rp. 8 ribu/kilogram. Sekarang kalau 1 kilogram telur menghabiskan 3 kilogram pakan, itu jatuhnya 24 ribu, Mas Rizki. Itu belum tenaga kerja, belum listrik, belum bila kita pinjam bank harus bayar bunga bank. Itu jatuhnya Rp. 25-26 ribu,” ujar Samsul.
Samsul menyebut telah terjadi anomali pada harga telur, ada jarak yang sangat lebar antara harga dari peternak dengan harga eceran. Di tingkat peternak Rp. 18.700/kg, sementara di tingkat eceran mencapai Rp. 30 ribu.
“Harga di tingkat eceran sampai di atas Rp 30 ribu. Terjadi anomali. Padahal Menteri Pertanian sudah berkirim surat ke Bareskrim untuk mengusut, satgas pangan sudah mengusut. Tolong di tingkat yang jaraknya luas sekali, lebar banget, ini segera diatasi,” lanjut Samsul.
Soal penjualan dan harga telur, Samsul juga mengungkap ulah nakal oknum-oknum petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Para pedagang (pengepul) menjual ke SPPG dengan harga Rp. 22 ribu/kg namun pihak SPPG meminta dibuatkan nota Rp. 26 ribu – Rp. 29 ribu.
“Kemudian kalau bakul-bakul (pedagang) pengepul ini menjual ke SPPG, itu hanya Rp. 22 ribu, tetapi SPPG itu minta supaya dibuatkan nota Rp. 26 ribu – Rp. 29 ribu. Akhirnya bakul ini tidak berani membuat ‘orek-orekan’(catatan), diberikan semuanya notanya itu ‘tulis-tulisen dewe’ (tulis-tulis saja sendiri),” ungkap Samsul.
Samsul lantas mengajak Rizki Sadig untuk mendatangi para peternak ayam petelur yang mengalami kebangkrutan akibat harga telur anjlok. Ia meminta Rizki Sadig memperjuangkan nasib mereka yang telah 7 bulan ini terpuruk usaha ternak ayam petelurnya.
“Kepada siapa lagi kami mengadu, Mas. Kepada Allah pasti, Mas. Kepada Allah pasti kita minta tolong. Bekerja wajib, istiqomah harus. Sekarang kita serahkan kepada Mas Rizki sebagai anggota dewan, perwakilan kami. Tolong perjuangkan kami ini, Mas,” tukas Samsul.
Mendengar keluhan di atas, Rizki Sadig menjawab, bahwa anomali harga telur yang disampaikan Samsul Maarif memang benar. Ia menyebut bahwa situasi tersebut akibat permainan sindikat di pasar yang membuat harga telur dari peternak hingga konsumen sangat jauh perbedaannya.
“Nah ini ada problem yang memang ada mafia, ada sindikat-sindikat yang membuat sirkulasi antara penjual dan peternak, kemudian pasar yang menjual dan pembeli, itu terlalu jauh jaraknya. Ini sedang dicari tahu, dan itu satgas pangan sedang melakukan,” kata Rizki Sadig.
Politisi PAN itu menjelaskan, sebagai salah satu solusi, pemerintah saat ini sedang merencanakan 2 pekerjaan besar melalui Danantara. Yang pertama, membangun pabrik pakan ternak, dan yang kedua membangun pabrik tepung berbahan telur.
“Pakan kan selama ini masih impor, jadi karena impor yang ngatur harga selalu di luar. Salah satu titik untuk pembangunan pabrik tepung ini nanti di Blitar, yang pabrik pakan di Malang,” lanjutnya.
Rizki memaparkan, salah satu penyebab harga telur jatuh karena bertambahnya peternak ayam petelur. Bila dulu sentra peternakan ayam petelur tidak banyak, begitu ada program MBG, kemudian orang berlomba-lomba berusaha di bidang ini, baik yang bersifat rumahan maupun skala besar.
“Dan ndilalah-nya kemudian ada tsunami yang menghantam BGN (Badan Gizi Nasional) yang sampai ribuah orang dipenjara sehingga serapan dari SPPG menjadi berkurang,” ujar Rizki Sadig.
Menurut Rizki, persoalan peternak ayam petelur seperti disampaikan Samsul, sudah sampai ke tangan pemerintah, terutama Meneri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, dan Komisi IV DPR RI. Karena ketahanan pangan merupakan program prioritas, pemerintah akan berupaya untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi petani, peternak, dan nelayan.
“Ini yang menjadi konsern pemerintah ke depan, diperbaiki supaya bisa berdiri di atas kaki sendiri, ketahanan pangan masyarakat tidak bergantung dunia luar, tapi bisa diselesaikan di tingkatan lokal, di desa maupun di kecamatan sehingga tercukupi antara produsen dan konsumen,” jelas Rizki.
Terkait dengan oknum-oknum nakal di SPPG yang diceritakan Samsul, Rizki meminta untuk melaporkan ke pihak berwenang bila menemukan kasus seperti itu. BGN sendiri, kata Rizki, telah mengetahui banyak kasus mark up harga dari peternak atau petani yang kemudian ditagihkan ke BGN.
“Kalau sudah kayak gitu dilaporkan, Pak, biar langsung ditutup. Jadi kalau ada yang seperti itu sampaikan ke Mas Yusuf, SPPG di mana dan siapa oknum yang mengakali itu,” kata Rizki menyebut anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kediri, M. Yusuf Azis. HK
