Amanat.news – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, mengapresiasi keputusan pemerintah yang tetap memprioritaskan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan membatalkan rencana sekolah daring. Suli memandang keputusan tersebut sebagai langkah strategis dalam menentukan arah masa depan pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jatim.
Menurut Suli, interaksi langsung di sekolah memiliki nilai filosofis yang tidak bisa digantikan oleh teknologi digital manapun. Ia menilai, pembelajaran tatap muka bukan sekadar metode pendidikan, tetapi instrumen pembentukan peradaban.
“Interaksi langsung antara guru dan siswa adalah ruang utama untuk menanamkan nilai disiplin, etika, kepemimpinan, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi utama dalam membangun SDM yang kompetitif di masa depan,” tegas Suli Da’im seperti dilansir jatimtimes.com, Jumat (27/3/2026).
Legislator Fraksi PAN itu mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada pembelajaran daring berpotensi menciptakan kesenjangan kualitas SDM. Terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas.
“Jika Jawa Timur ingin melompat lebih jauh dalam persaingan nasional maupun global, maka kualitas pendidikan tidak boleh dikompromikan,” tandas Suli.
Ia menegaskan bahwa daya saing daerah akan menjadi taruhan jika proses pembelajaran tidak berjalan optimal. Menurutnya, masa depan Jawa Timur sangat ditentukan oleh kebijakan pendidikan hari ini.
“Jika proses pembelajaran tidak optimal, maka yang kita pertaruhkan bukan hanya kualitas lulusan, tetapi juga daya saing daerah dalam jangka panjang. Pendidikan bukan hanya urusan hari ini—tetapi tentang menentukan masa depan Jawa Timur,” lanjutnya.
Suli menekankan bahwa meskipun teknologi penting, PTM harus tetap menjadi arus utama dalam sistem pendidikan nasional. Ia mendorong agar kebijakan ini diikuti dengan peningkatan kualitas guru dan pemerataan sarana prasarana.
“Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka harus menjadi arus utama dalam sistem pendidikan, dengan tetap menjadikan pembelajaran daring sebagai opsi darurat dalam situasi luar biasa seperti pandemi,” tambah Suli.
Sebagai penutup, Suli memastikan bahwa Komisi E DPRD Jatim akan terus mengawal implementasi kebijakan ini. Langkah ini penting agar kebijakan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas SDM, bukan sekadar pemenuhan urusan administratif.
“DPRD Jawa Timur, khususnya Komisi E, akan memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas SDM Jawa Timur,” pungkasnya. HK
