Amanat.news – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Fraksi PAN DPRD Jawa Timur mengapresiasi capaian ke-11 ini dengan menilainya sebagai komitmen kuat Pemprov Jatim terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Atas nama Fraksi PAN dan sebagai anggota DPRD Jawa Timur, kami menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur beserta seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas laporan keuangan sehingga kembali memperoleh Opini WTP dari BPK RI,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim, Dr. H. Suli Da’im, M.M., Selasa (9/6/2026).
Menurut Suli Da’im, raihan WTP selama 11 tahun berturut-turut bukanlah capaian yang sederhana. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan mampu mempertahankan tingkat akuntabilitas yang baik.
Meski demikian, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) tersebut mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, WTP adalah instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Secara akademik perlu dipahami bahwa Opini WTP merupakan indikator kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan berarti seluruh aspek tata kelola pemerintahan telah sempurna. Karena itu, catatan dan rekomendasi BPK harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Suli menilai temuan BPK terkait keterlambatan pekerjaan infrastruktur, pengelolaan bantuan keuangan desa, serta jaminan reklamasi dan pascatambang harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh.
Menurut Wakil Ketua DPW PAN Jatim tersebut dalam perspektif tata kelola publik modern (good governance), kualitas birokrasi tidak hanya diukur dari kemampuan menyusun laporan keuangan yang baik. Lebih dari itu juga diukur dari efektivitas pelaksanaan program, ketepatan waktu pekerjaan, serta kemampuan meminimalkan potensi kerugian daerah.
“Temuan BPK jangan dipandang sebagai kritik yang melemahkan, tetapi sebagai mekanisme koreksi yang sehat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran daerah,” katanya.
Suli mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan tingkat penyelesaian mencapai 86,20 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam memperbaiki berbagai catatan hasil pemeriksaan.
Ia berharap tindak lanjut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga menyentuh perbaikan tata kelola yang bersifat sistemik. Tujuannya, agar persoalan serupa tidak berulang pada tahun-tahun mendatang.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan. Karena itu kami akan terus mendorong agar rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas. Tujuan kita bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan pengelolaan APBD Jawa Timur semakin efektif, efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Anggota DPRD yang terpilih dari Dapil Jatim IX Tersebut menambahkan, keberhasilan mempertahankan WTP harus menjadi modal penting bagi Jawa Timur untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan iklim investasi, serta mempercepat pembangunan daerah.
“Prestasi WTP ke-11 ini patut disyukuri, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa tantangan tata kelola ke depan semakin kompleks. Karena itu, budaya evaluasi, perbaikan berkelanjutan, dan penguatan pengawasan harus terus dilakukan agar Jawa Timur semakin maju dan semakin akuntabel,” pungkas Suli. HK
