Amanat.news – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Heri Romadhon, menghimbau Pemkab dan Pemkot di Jawa Timur menyediakan anggaran pembangunan palang pintu perlintasan kereta api. Ia berharap upaya ini bisa menurunkan angka kecelakaan.
“Peran pemerintah daerah harus maksimal sebagai upaya mencegah kecelakaan perlintasan kereta api di masing-masing daerah. Saya mendorong agar dianggarkan di masing-masing kabupaten dan kota pembangunan palang pintu perlintasan kereta api,” ucap Heri Romadhon, Senin (17/3/2025).
Legislator Fraksi PAN itu membuka data dari Dinas Perhubungan Jawa Timur mengenai kondisi perlintasan kereta api yang ada di beberapa daerah di propinsi ini. Diketahui masih ada 350 lebih perlintasan kereta api di jalan kabupaten yang belum dibangun palang perlintasan.
“Tentunya perlu kerjasama dengan Pemkab dan Pemkot yang di daerahnya terdapat perlintasan kereta api tidak berpalang pintu untuk menyediakan palang pintu tersebut,” tutur Bendahara DPW PAN Jawa Timur itu.
Menurut politisi asal Blitar ini, meski ada penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan kereta api, tetapi angkanya masih cukup tinggi. Tahun 2017 ada 54 laka, 2019 sebanyak 35 kejadian, 2021 ada 43 kejadian, dan 2023 menurun lagi menjadi 40 kejadian.
“Menjelang akhir 2024 lalu tercatat hanya 13 laka, dan semoga tidak ada kejadian serupa. Saya berharap dengan kehati-hatian bisa zero laka di perlintasan kereta api di mudik 2025 ini,” harap Heri Romadhon.
Sebagai tambahan informasi, sebanyak 363 dari 1.135 perlintasan kereta api di Jawa Timur tidak memiliki palang pintu dan penjaga. Kondisi ini berbahaya, terutama saat volume kendaraan meningkat seperti pada musim mudik Lebaran.
Tanggung jawab perlintasan kereta bergantung pada kelas jalannya. Menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota jika perlintasan tersebut berada di jalan kabupaten atau kota. Jika di jalan provinsi, menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Di Jawa Timur, sebanyak 22 perlintasan kereta api yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sudah ditutup dan dijaga. Pemprov Jatim juga telah menyumbang 100 palang pintu dan pos penjagaan, namun petugas penjaga tetap menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. HK
