Amanat.news – Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Heri Romadhon, meminta masyarakat tidak mudah terpancing oleh berbagai isu yang berkembang. Ia juga berpesan agar masyarakat cerdas dalam mengakses media sosial.
“Terkait dengan isu penundaan pemilu misalnya, saudara-saudara jangan gampang gupuhan, gampang kemrungsung, gampang nesu,” kata Heri Romadhon.
Hal tersebut dikatakan Heri dalam acara Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ‘Merawat Toleransi Merajut Harmoni’ di Hotel Puri Perdana, Blitar, Senin (28/2/2022). Heri hadir dalam acara tersebut didampingi Ketua DPD PAN Kabupaten Blitar, Susi Narulita, dan sejumlah anggota F-PAN DPRD Kabupaten Blitar.
Heri menjelaskan bahwa bermacam isu datang silih berganti dalam waktu yang sangat cepat. Mulai kasus Wadas, wayang, pengaturan toa masjid, perang Ukraina vs Rusia, hingga yang terakhir isu penundaan pemilu.
Isu-isu tersebut seringkali berkembang dengan liar di media sosial. Padahal sebagian besar masyarakat mendapat informasi dari media sosial yang tanpa melalui proses penyaringan terlebih dulu.
“Di media sosial tidak ada yang bisa menyaring informasi yang terupdate. Siapa yang bisa nyaring? Yang bisa menyaring ya diri kita sendiri. Maka itu kita harus cerdas dalam bermedia sosial,” pesan politisi yang juga menjabat Bendahara DPW PAN Jawa Timur tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Heri kembali menegaskan sikap PAN terkait pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas mengenai suara azan. Bahwa PAN tidak mempermasalahkan kebijakan penataan suara toa dari masjid atau musala.
“Kita memang bersikap keras soal itu. Tetapi yang kita persoalkan adalah pemilihan kata atau diksi yang dipakai Menag dalam membandingkan suara azan,” tegas Heri.
Menurut Heri, mengulang pernyataannya ke berbagai media massa beberapa hari lalu, Menag mengatakan itu karena keseleo lidah. Menag bukan orang bodoh, bahkan putra seorang ulama besar dan nazabnya jelas. Tetapi pada saat berbicara itu ia keseleo lidah dan siapapun bisa mengalaminya.
“Siapapun bisa keseleo lidah, termasuk saya juga. Nah alangkah bijaknya kalau Menag meminta maaf. Saya pikir ini adalah solusi yang bijak untuk segera menyelesaikan persoalan,” ujar wakil rakyat yang terpilih dari Dapil Jatim VII ini. HK
