Amanat.news – Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, menilai Pondok Pesantren Amanatul Ummah telah menjadi literasi bagi lembaga yang dipimpinnya. Ia menyebut, jika UU No. 18/2019 tentang pondok pesantren masih berbicara rencana, PP Amanatul Ummah sudah melampaui undang-undang tersebut.
“Pesantren Amanatul Ummah ini menjadi literasi kita di Komisi VIII bahwa sesungguhnya pondok pesantren itu tidak bisa dipandang sebelah mata, islam itu sejatinya pinter, wangi, kaya, hebat, seperti yang dicontohkan oleh Kiai Asep di Amanatul Ummah,” kata Yandri seperti dikutip www.suarajatimpost.com.
Yandri Susanto, berkunjung ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto, Sabtu (22/1/2022). Bersama anggota Komisi VIII lainnya, Yandri datang untuk melakukan sosialisasi dan dialog terkait implementasi UU Nomor 18/2019 tentang pondok pesantren.
Kedatangan mereka disambut oleh pengasuh PP Amanatul Ummah, KH. Asep Syaifudin Chalim, Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Agama Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto. Ketua Harian DPW PAN Jawa Timur, Ahmad Rubaie, dan Ketua DPD PAN Kabupaten Mojokerto, Muhammad Santoso, turut hadir dalam acara tersebut.
Komisi VIII DPR RI ingin memastikan apakah pelaksanaan undang-undang sudah benar dan tepat sasaran. Menurutnya, UU No. 18/2019 masih terbuka untuk direvisi. Karena itu, pihaknya bersikap terbuka terhadap saran dan masukan.
Dalam kunjungannya ke Ponpes Amanatul Ummah, Komisi VIII telah berdialog dengan para kiai. Ada masukan dari mereka mengenai sisi biaya, sarana dan prasarana, serta Majelis Masyayikh.
“Memang ada pro kontra, oleh karena itu nanti kita akan meramu di Komisi VIII. Bahkan Kiai Asep yang sudah terbukti berhasil merintis ponpes dengan 10.000 santri seharusnya bisa menjadi Majelis Masyayikh,” ungkap Yandri menyebut pengasuh PP Amanatul Ummah, KH. Asep Saifudin Chalim.
Yandri menambahkan, pesantren terbagi menjadi tiga pengelompokan, yakni pesantren modern, pesantren salafiyah, serta pesantren yang memadukan modern dan salafiyah. Semua golongan tersebut harus diakomodir oleh UU tersebut.
“Jangan sampai UU tersebut mendegradasi atau merendahkan salah satu ponpes, dan yang paling penting dari UU ini tidak boleh ada intervensi pemerintah terhadap ponpes,” terangnya.
Tentang Majelis Masyayikh, Yandri menyebutnya sebagai amanat undang-undang. Salah satu fungsinya untuk menjaga mutu pendidikan di ponpes. Seperti BAN PT di perguruan tinggi, ia berfungsi mengawal kurikulum agar pendidikan terarah.
“Majelis Masyayikh ini mimpinya seperti BAN PT di perguruan tinggi, dia berfungsi mengawal kurikulum, mutu pendidikan supaya terarah, itu kan bagus seperti ponpes Kiai Asep ini, supaya ponpes tidak terpinggirkan terus.” pungkas Yandri.
Sementara itu, KH. Asep Saifudin Chalim mengatakan bahwa UU Pesantren sudah dibaca oleh para kiai. Menurutnya tidak ada masalah, kecuali yang krusial tentang Majelis Masyayikh. Rata-rata ponpes tidak berkenan bila dewan atau Majelis Masyayiks ditentukan oleh pemerintah.
“Ini kata orang seperti jaman penjajahan saja, oleh karena itu mungkin bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dan ketika Majelis Masyayikh dari ponpes dan dikosultasikan dengan pemerintah dan kementerian agama saya kira tidak masalah,” terangnya. HK
