Amanat.news – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, menyoroti proses pemilihan direksi dan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia meminta panitia seleksi memilih berdasarkan profesionalisme, bukan karena titipan.
“Saat fit and proper test, tim seleksi jangan memilih orang yang tidak faham bisnis untuk masuk di BUMD. Jangan memilih orang yang hanya memilih jabatan saja, apalagi titipan karena faktor terima kasih atau balas budi,” kata Abdullah Abu Bakar dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).
Diberitakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan seleksi pemilihan direksi dan komisaris di beberapa BUMD miliknya. BUMD-BUMD itu antara lain; PT Panca Wira Usaha, PT Air Bersih Jatim, PT Bank Perekonomian Rakyat Jatim, dan Bank Jatim.
DPRD Jatim berharap pemilihan direksi dan komisaris BUMD dilakukan secara selektif dan professional. Jangan sampai pemilihan dilakukan secara sembarangan, berdasarkan kepentingan tertentu, atau campur tangan politisi.
“Jangan juga ada calon pernah gagal, pernah bangkrut. Jadi tetap pilih yang ahli bisnis, lalu yang paling penting harus bisa menentukan target kerja dan tidak memiliki rekam jejak yang bermasalah,” ujar Abdullah Abu Bakar.
Legislator Fraksi PAN yang akrab disapa Mas Abu itu menegaskan pentingnya memilih figur-figur yang kompeten dan berintegritas untuk memimpin BUMD. Ini mengingat BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai, selama ini BUMD Jatim diisi oleh orang yang tidak berkompeten, tidak paham bisnis. Akibatnya, seringkali pendapatan yang disetorkan kepada Pemprov Jatim tidak sesuai yang diharapkan.
“Pilih yang paham bisnis lah, jangan yang cuma mau jabatan, sekadar absen, tidak kompeten. Ditanya tentang kinerja BUMD-nya tidak bisa jawab, terus gimana kalau seperti ini,” ungkap Mas Abu.
Menurutnya, kondisi BUMD Jatim saat ini sedang tidak baik-baik saja, secara kinerja maupun deviden yang dihasilkan. Banyak BUMD yang cenderung merugi sehingga membutuhkan evaluasi secara berkala.
Mantan Walikota Kediri dua periode itu mengatakan, jajaran direksi dan komisaris BUMD seharusnya mengelola dan memperlakukan BUMD layaknya perusahaan. Harus ada target-target pencapaian, sehingga peran BUMD nyata dalam menopang PAD daerah.
“BUMD ini harus dilakukan seperti perusahaan. Harus seperti itu. Bukan perpanjangan birokrasi atau alat politik. Tidak bisa seperti itu,” tegas wakil rakyat yang terpilih dari Dapil Kediri Raya tersebut. HK
