Oleh: Christanto Wahyu*
Amanat.news – Jawa Timur selalu punya cara unik dalam melahirkan energi sosial yang berdenyut kuat. Masyarakatnya terbiasa dengan perbedaan, tapi juga lihai merawat kebersamaan. Di warung kopi, di gelanggang kampus, di sawah, hingga ruang-ruang digital, perdebatan adalah hal biasa, karena di sini, “kompetisi bukan alasan untuk berjarak, dan kolaborasi bukan tanda kalah”.
Semangat inilah yang kini menjadi napas dalam tubuh Barisan Muda PAN (BM PAN) Jawa Timur menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah VI, yang diselenggarakan pada 15-16 November 2025 mendatang.
Tiga kandidat dari latar dan kultur berbeda akan bertarung memperebutkan posisi Ketua DPW BM PAN Jawa Timur: Hairul Anwar dari Madura, Roki Wardoyo yang lama berkiprah di kawasan Mataraman, dan Abdullah As Syi’Abul Huda dari Lamongan.
Ketiganya merepresentasikan mozaik sosial Jawa Timur: keras tapi cair, tegas tapi guyub. Persaingan yang akan berlangsung pun bukan sekadar kontestasi, melainkan ujian apakah semangat “wani kompetisi, wani kolaborasi” benar-benar hidup di tubuh Kader BM PAN Jawa Timur.
Maka, Muswil VI ini bukan sekadar ajang memilih ketua baru, tapi juga menjadi momentum untuk menegaskan arah dan karakter gerakan kader-kader muda PAN di Jawa Timur. BM PAN diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap struktur partai, tetapi sumber energi ide bagi gerak organisasi induknya.
Ujian Era Noise
Dalam tradisi politik PAN, BM PAN kerap disebut sebagai kawah candradimuka — ruang pembakaran idealisme tempat calon-calon pemimpin muda ditempa. Namun, dalam konteks kekinian, makna “penempaan” itu tidak lagi sekadar soal loyalitas terhadap partai, melainkan tentang ‘membangun kesadaran kritis, etika sosial, dan kapasitas intelektual kader’ untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana nilai kemanusiaan tetap dijaga di tengahnya.
Sosiolog Pierre Bourdieu pernah menulis bahwa politik adalah ‘arena’, bukan panggung tunggal. Di dalamnya, setiap aktor berkompetisi memperebutkan ‘modal simbolik’—pengaruh, kepercayaan, dan legitimasi—yang menentukan siapa berhak bicara dan siapa layak didengar.
Dalam perspektif ini, kegiatan kaderisasi BM PAN dapat dipahami sebagai upaya membekali generasi muda dengan ‘kapital sosial dan kultural’, agar tidak sekadar hadir dalam arena politik, tetapi mampu menavigasi dan mentransformasikannya dengan basis nilai.
Kader BM PAN kini juga dihadapkan pada lanskap politik baru yang tak kalah menantang, ‘era noise’ —masa di mana suara kebenaran kerap tenggelam dalam kebisingan opini, dan narasi kerja sering dikalahkan oleh persepsi instan.
Ruang digital yang seharusnya bisa menjadi arena pembelajaran bersama, justru berubah menjadi ‘teater sarkasme’, tempat kinerja publik dibalas dengan cibiran, dan upaya membangun bangsa dianggap sebagai konten yang bisa diparodikan.
Publik yang Jenuh
Di situasi seperti ini, keberadaan Ketum PAN dan kader-kader terbaik PAN dalam pemerintahan Prabowo – Gibran menjadi paradoks sekaligus peluang.
Fakta bahwa Ketum PAN dan kader terbaik PAN lainnya yang kini duduk di kabinet dan dipercaya Presiden Prabowo untuk menjalankan program-program strategis nasional, menandakan kepercayaan politik yang besar terhadap kapasitas dan integritas partai ini. Namun di ruang digital, realitas itu sering dibingkai secara berbeda: kerja keras di lapangan kalah cepat dibanding komentar sinis di kolom unggahan.
Dalam kerangka teori sosial, Jürgen Habermas menyebut situasi ini sebagai ‘distorsi ruang publik, ketika komunikasi yang seharusnya rasional justru digantikan oleh logika populer dan emosi massa.
Era noise bukan lagi sekadar persoalan teknologi, melainkan tantangan epistemologis, bagaimana gagasan yang benar, etis, dan berpihak pada rakyat bisa tetap terdengar di tengah banjir narasi yang tak lagi menimbang fakta.
Karena itu, bagi kader BM PAN Jatim, kondisi ini adalah panggilan untuk menempa diri. Politik nilai tidak boleh berhenti di ruang diskusi atau seminar. Generasi muda PAN perlu turun langsung ke tengah masyarakat, sebagaimana pesan Ketua Umum PAN, agar kita berani meninggalkan ruangan yang nyaman untuk terlibat dalam advokasi nyata untuk ; bantu rakyat.
Karena saat ini, BM PAN Jatim tidak sedang berhadapan dengan publik yang apatis, tetapi dengan publik yang jenuh oleh klaim. Maka satu-satunya jalan untuk kembali dipercaya bukan dengan berteriak lebih keras, tetapi dengan bekerja lebih nyata.
Dalam bahasa sosiolog Anthony Giddens, tindakan sosial memiliki dua dimensi: struktur dan agensi ; struktur boleh membatasi, tetapi agensi—yakni kemampuan individu untuk bertindak reflektif—adalah kunci perubahan sosial.
BM PAN harus menjadi ruang pembentukan agensi itu: tempat di mana aktivisme sosial dan intelektual berjalan beriringan. Sebuah wadah yang melahirkan kader-kader muda yang peka terhadap realitas masyarakat, tetapi juga cakap membaca arah kebijakan nasional.
Karena di tengah kebisingan politik, mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara gagasan, empati, dan aksi-lah yang akan bertahan.
—-
Selamat melaksanakan Musyawarah Wilayah VI BM PAN Jawa Timur.
Wani kompetisi, wani kolaborasi..!
*Bidang Strategis & Komunikasi DPW PAN Jawa Timur
