Amanat – DPW PAN Jawa Timur kembali melakukan aksi nyata membantu kesulitan masyarakat. Kali ini dengan membagikan satu juta kartu perdana untuk mendukung proses pendidikan di masa pandemi.
“Hari ini PAN berikhtiar berbagi satu juta paket kuota internet school from home bekerjasama dengan mile network dan tri. Insyaallah dapat bermanfaat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat,” kata Ketua DPW PAN Jawa Timur, Ahmad Rizki Sadig, di Rumah PAN, Jl. Darmokali 5-C, Surabaya, Kamis (26/8/2021).
Menurut Rizki, bantuan kuota internet ini, juga sebagai salah satu upaya PAN untuk mengurangi kegaduhan politik. PAN lebih memilih ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan publik di berbagai bidang.
“Kalau kemarin kita sudah berbagi sembako, vaksinasi, bantuan ke anak yatim dan sebagainya, nah hari ini kami mendeklarasikan untuk membagikan setidaknya satu juta kartu kuota belajar, school from home,” papar Rizki.
Bantuan ini, diharapkan dapat mempermudah akses para pendidik maupun anak didik dalam menjalankan sekolah dari rumah. Terutama bagi mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan akses internet atau kuota data.
Satu juta kartu perdana tersebut, lanjut Rizki, diberikan untuk para pelajar dan pengajar. Disebar ke seluruh sekolah, lembaga kursus, pesantren, dan lembaga pendidikan lain di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, negeri maupun swasta.
“Tentunya yang terkoneksi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama,” kata Rizki yang didampingi Ketua Harian DPW PAN Jatim, Achmad Rubaie dan Sekretaris DPW PAN Jatim, Husnul Aqib.
Setiap kartu perdana yang diberikan sebesar 40 GB yang berlaku tiga bulan. Rizki juga menyampaikan, DPD PAN yang ada di 38 kota/kabupaten di Jatim akan membantu distribusi sekaligus tempat pengaduan bila ada kendala.
“Kami akan bantu semaksimal mungkin. Intinya, kami ingin berupaya menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat, mulai pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, sekecil apapun yang bisa kami lakukan,” tandas anggota Komisi 1 DPR RI itu. HK