Amanat.news – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, meminta Gubernur Jawa Timur mengambil langkah berani dan cepat untuk mengganti seluruh jajaran direksi Bank Jatim. Ia menilai, tindakan cepat diperlukan untuk menyelamatkan reputasi dan keberlanjutan Bank Jatim sebagai bank pembangunan daerah.
“Kami tak ingin ini jadi bola salju yang menghancurkan reputasi Bank Jatim. Perlu langkah berani dan cepat dari Gubernur,” kata Abdullah Abu Bakar kepada wartawan di Surabaya beberapa hari lalu.
Pernyataan Abu Bakar selaras dengan sikap Komisi C yang telah menyepakati rekomendasi penting untuk meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Tujuannya untuk mengevaluasi dan mengganti jajaran direksi dan komisaris Bank Jatim.
Legislator Fraksi PAN itu menjelaskan, pembenahan menyeluruh di tubuh Bank Jatim mutlak diperlukan guna menjaga kepercayaan publik. Untuk itu pergantian seluruh jajaran direksi Bank Jatim sebelum berakhirnya masa tugas mereka harus dilakukan.
“Tujuannya agar mereka bertanggung jawab penuh sebelum masa tugas berakhir,” ucap mantan Walikota Kediri yang akrab dipanggil Mas Abu tersebut.
Abu Bakar menambahkan, Komisi C telah melakukan serangkaian pendalaman, termasuk dialog dengan OJK dan pihak Bank Jatim. Meski belum tuntas, mereka optimistis penyelidikan dan rekomendasi yang diberikan akan membawa arah perubahan ke depan.
“Tujuan kami jelas: jaga kepercayaan publik, kuatkan sistem internal, dan pastikan Bank Jatim tumbuh lebih sehat,” tegas Mas Abu.
Seperti diberitakan, Bank Jatim terjerat skandal kredit fiktif dan penyalahgunaan layanan BI Fast di Cabang Jakarta yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 569 miliar. Padahal selama ini Bank Jatim dikenal sebagai BUMD yang tumbuh positif.
Dalam rapat paripurna DPRD Jatim tentang pemandangan umum fraksi atas LKPJ Gubernur Jawa Timur 2024, Rabu lalu, Fraksi PAN juga menyoroti Bank Jatim. Fraksi PAN melihat dari tujuh BUMD, hanya Bank Jatim yang bisa disebut bintangnya dalam kontribusi dividen dan perekonomian. HK
