Amanat.news – Sekretaris Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, H. Khulaim Junaidi, mengaku sangat prihatin dengan tragedi tewasnya ratusan penonton sepakbola dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Ia mengusulkan pendirian sebuah monumen peringatan agar hal tersebut tidak terjadi lagi.
“Innalilahiwainnaillaihirojiun. Saya turut prihatin dan berduka atas kejadian ini. Semoga saudara-saudara kita yang menjadi korban peristiwa ini mendapat tempat layak di sisiNya,” kata Khulaim Junaidi kepada amanat.news, Senin (3/10/2022).
Khulaim mengatakan, peristiwa itu tak boleh terulang lagi di kemudian hari. Selain mengusut tuntas dan mengadili mereka yang bertanggungjawab, pembangunan monumen peringatan penting dilakukan.
“Pemerintah harus membangun monumen untuk memperingati peristiwa itu. Ini penting untuk pengingat bagi suporter maupun pelaku persepakbolaan tanah air, agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi,” pinta Khulaim.
Menurut Khulaim, karena terjadi di dalam aset milik Pemerintah Kabupaten Malang maka Pemkab Malang yang harus membangun monumen tersebut. Lokasinya bisa di area Stadion Kanjuruhan dan di dalam monumen ditulis kronologi kejadian serta nama-nama korban.
“Mengenai bentuknya, terserah ahlinya. Bisa diserahkan kepada pematung atau arsitek. Tapi yang penting, monumen tersebut mampu menjadi pengingat agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi di kemudian hari,” jelas Khulaim.
Namun, lanjut Khulaim, sebelum itu, prioritas pertama yang harus dilakukan adalah mengusut tuntas tragedi ini. Ia menengarai ada banyak pelanggaran yang dilakukan, baik oleh aparat keamanan maupun panitia pelaksana, sehingga banyak jatuh korban.
“Prioritas pertama tentu ya harus diusut tuntas kasus ini. Terutama aparat keamanan dan panpelnya, karena ada kabar jumlah tiket yang beredar melebihi kapasitas, sementara personil keamanan sangat kurang dibanding penonton yang hadir,” ungkap legislator asal Sidoarjo itu.
Khulaim juga mengusulkan agar para korban dan keluarganya segera mendapat santunan, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemkab, maupun dari PSSI. Selain itu, Khulaim meminta pengobatan dan proses pemakaman para korban ditanggung pemerintah.
“Secepatnya santunan baik dari propinsi, kabupaten dan pusat termasuk PSSi disampaikan. Di samping pengobatan dan proses pemakamannya juga harus ditanggung pemerintah,” tegas anggota Komisi C DPRD Jawa Timur itu. HK
