Amanat.news – DPRD Jawa Timur tengah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengembangan pondok pesantren. Dengan perda ini, lulusan pesantren bisa dengan mudah melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Selain fasilitasi berupa beasiswa pagi para tenaga pendidik dan santri, Raperda pengembangan pesantren juga akan menyetarakan ijazah pendidikan muaddalah dengan sekolah formal,” kata anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Moch. Aziz, Selasa (1/2/2022).
“Sehingga mereka bisa dengan mudah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” lanjutnya dalam acara reses 1 tahun 2022 anggota DPRD Jatim di Hotel Ningrat, Bangkalan.
Aziz mengatakan itu menanggapi sejumlah aspirasi yang berkembang. Salah satunya keluhan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hanya berlaku bagi pekerja di instansi pemerintah.
Ustazah Sofi, seorang guru swasta di lingkungan pondok pesantren di Bangkalan mengeluh karena merasa dianaktirikan. Ia dan beberapa guru lain sudah mengabdi puluhan tahun namun sulit untuk mendapatkan tunjangan dari pemerintah seperti para guru yang berstatus PPPK.
“Yang bisa mendapat status guru PPPK itu hanya berlaku bagi guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri. Ini kan namanya diskriminatif,” kata Sofi seperti dikutip sabdanews.com.
Menurut Sofi, minimnya tingkat kesejahteraan guru swasta, khususnya di lingkungan pesantren, secara tidak langsung mempengaruhi kualitas pendidikan. Mereka terpaksa harus memutar otak bagaimana bisa memiliki kerja sampingan.
“Supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Besar Alumni Al Amin (IKBAL), Ustaz Suadi, berharap organisasi yang dipimpinnya bisa seperti alumni ponpes lain. Bisa memberdayakan alumni agar lebih sejahtera melalui berbagai program-program hibah yang ada di provinsi.
“Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi titik awal IKBAL Bangkalan bisa mengharumkan nama Ponpes Al Amin Perenduan Sumenep dan alumninya semakin bermanfaat bagi masyarakat,” harap Suadi seperti dikutip media yang sama.
Menanggapi aspirasi Ustazah Sofi, Aziz menyatakan bahwa sesuai undang-undang bersangkutan, ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Karena itu PPPK hanya ada di instansi lingkungan pemerintahan termasuk sekolah negeri.
“Memang terkesan diskriminasi harusnya pemerintah juga memikirkan nasib para guru swasta khususnya di lingkungan pondok pesantren,” kata legislator PAN yang terpilih dari Dapil Jatim XIV (Madura Raya) itu.
Azis menjelaskan, Raperda pengembangan pesantren yang tengah digodok DPRD Jatim bisa menjadi jawaban keluhan-keluhan di atas. Pemerintah bisa menfasilitasi kepentingan dewan pengasuh, para ustadz dan ustadzah, santri dan santriwati serta para alumni pondok pesantren.
Ia mengaku sempat mengalami sendiri bagaimana sulitnya lulusan pendidikan muaddalah pondok pesantren melanjutkan ke perguruan tinggi.
“Saya mengalami sendiri bagaimana sulitnya masuk ke Trisaksi Jakarta menggunakan ijazah muaddalah. Namun begitu saya diterima, adik-adik kelas alumni Ponpes Al Amin sekarang jadi lebih mudah jika melanjutkan ke Trisakti Jakarta,” ungkap Aziz. HK
