Amanat.news – Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Timur menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025. Sejumlah catatan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti mengiringi persetujuan ini.
Catatan pertama, Fraksi PAN mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang melampaui nasional sebesar 5,33 persen pada 2025. Meski begitu, Fraksi PAN menyoroti disparitas antar daerah dan mendorong intervensi pembangunan yang lebih inklusif, ramah investasi, dan berbasis sektor industri, jasa, serta transportasi.
“Fraksi PAN meminta Gubernur segera melakukan upaya yang serius secara integratif dalam kaitan dengan industri pengolahan, transportasi, serta sektor jasa yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” kata juru bicara Fraksi PAN, Moch. Aziz, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (13/5/2026)S.
Mengenai penanggulangan kemiskinan, Fraksi PAN mengapresiasi penurunan angka kemiskinan. Sebagai catatan, Fraksi PAN meminta pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran, berbasis spasial dan fokus pada daerah kantong kemiskinan.
Dalam bidang ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi, PAN menyoroti tingginya pengangguran lulusan SMK akibat mismatch dengan kebutuhan industri. Terkait hal ini, Fraksi PAN memandang perlu adanya penguatan pelatihan kerja, penyesuaian kurikulum, dan perluasan peluang kerja hingga keluar negeri.
“Kemampuan pemerintah Provinsi untuk bekerja sama langsung memfasilitasi lulusan kejuruan/vokasional pada dunia kerja di negara-negara lain harus diupayakan terus menerus,” ucap Aziz.
Catatan selanjutnya, Fraksi PAN meminta evaluasi menyeluruh terhadap PAD, pajak, dan retribusi serta pembenahan BUMD. Pembenahan bisa dilakukan melalui penguatan, penggabungan, pembubaran, hingga opsi IPO untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Fraksi PAN juga memberikan catatan terhadap perbaikan perencanaan belanja dengan menyoroti rendahnya realisasi belanja pegawai. Fraksi PAN meminta perencanaan anggaran yang lebih cermat, integratif, dan berbasis data valid antar perangkat daerah.
Terakhir, Fraksi PAN memberikan catatan mengenai tingginya SiLPA yang menunjukkan lemahnya perencanaan program dan anggaran. Untuk itu perlu evaluasi serta pemanfaat SiLPA untuk infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan layanan dasar masyarakat.
“Prioritas pada pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar, bukan sekadar menjadi sumber pembiayaan yang ‘diparkir’ yang tidak berdampak dan memberikan nilai tambah kepada publik,” jelas Aziz. HK.
