Amanat.news – Fraksi PAN DPRD Jawa Timur meminta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dilakukan secara terbuka. Masyarakat harus dilibatkan seluas-luasnya dan fokus pada program yang berdampak nyata.
Fraksi PAN menyampaikan itu dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda RPJMD Provinsi Jatim pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (14/5/2025). Fraksi PAN berharap, penyusunan RPJMD menghindari seremoni dan program kosmetik yang tidak menggerakkan kesejahteraan.
“Mudah-mudahan RPJMD tidak hanya menjadi produk elit birokrasi, tapi benar-benar bisa lahir dari suara rakyat kecil yang hari ini masih harus antri pupuk, mungkin antri air, dan lapangan pekerjaan,” kata juru bicara Fraksi PAN, Abdullah Abu Bakar, seusai rapat paripurna.
Selain mengenai prinsip penyusunan, Fraksi PAN juga memberikan catatan kritis terhadap beberapa hal berkaitan dengan isi RPJMD Tahun 2025-2029. Pertama, mengenai salah satu tujuan perencanaan pembangunan yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial.
Data gini ratio dan indeks theil menunjukkan bahwa ketimpangan penduduk, terutama pada kelompok atas (penduduk kaya) semakin melebar. Fraksi PAN menuntut Pemprov Jatim melakukan inovasi nyata dan pendekatan multisektor yang berbeda dari periode sebelumnya untuk menekan kesenjangan.
“Jika ketimpangan ini dianggap biasa maka kita tidak akan membangun keadilan sosial, tetapi ibaratnya sedang menyulam kemewahan untuk segelintir orang. Kami ingin RPJMD lima tahun ke depan ini menghapus ketimpangan bukan memperhalus statistik,” ungkap Mas Abu, panggilan akrab Abdullah Abu Bakar.
Selanjutnya mengenai penurunan angka kemiskinan. Fraksi PAN menilai, penurunan angka kemiskinan layak diapresiasi. Meski begitu, Fraksi PAN meminta Pemprov membuat skema baru yang lebih adaktif dan berkelanjutan terhadap naiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan khususnya di desa.
“ Memang benar angka kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi 1 digit. Ini satu capaian yang pantas dibanggakan. Namun saat kami baca lebih detail, kedalaman dan keparahan kemiskinan justru naik. Maka pertanyaan kami sederhana, apakah angka-angka ini sekadar permainan statistic? Sementara yang lapar tetap lapar?” lanjutnya.
Kemudian, mengenai fokus ke pedesaan. Menurut Fraksi PAN, kemiskinan desa harus menjadi perhatian utama. Karena itu, Fraksi PAN meminta optimalisasi kewenangan propinsi untuk memperkuat desa melalui skema bantuan langsung dan sinergi program pusat maupun daerah.
“Saat kota semakin modern justru desa semakin kesepian dari perhatian program-program provinsi. Indeks kemiskinan desa dua kali lipat dari kota. Jadi kami ingin RPJMD ini menjadi RPJMD yang benar-benar melihat desa, bukan sekadar memajang baliho bertuliskan ‘Jatim Bangkit’ di kota-kota,” papar Mas Abu.
Catatan selanjutnya mengenai bonus demografi yang masa kritisnya terjadi pada 2025-2029. Fraksi PAN menilai bonus demografi bakal berubah menjadi bencana demografi bila pemerintah tidak menyediakan program yang adaktif bagi generasi muda.
“Program job training, pendidikan vokasi, hingga start up bagi generasi muda harus diperkuat. Kami meminta perhatian khusus untuk mengatasi mismatch lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Kami melihat lulusan SMK lebih banyak menganggur daripada lulusan SMA,” ucap Mas Abu.
Fraksi PAN juga memberi penegasan terhadap isi RPJMD tentang ketahanan pangan dan infrastruktur. Fraksi yang diketuai Husnul Aqib ini menuntut komitmen nyata Pemprov berupa pembangunan dan perbaikan irigasi, jalan usaha tani, serta ketersediaan pupuk.
“Kami ingin ketahanan pangan ini dibuktikan dengan irigasi yang nyata, jalan tani yang kokoh, dan ketersediaan pupuk yang adil. Jangan sampai ketahanan pangan hanya menjadi jargon saat panen saja,” tegas Mas Abu.
Terakhir mengenai pendidikan menengah. Fraksi PAN DPRD Jawa Timur mendesak diberlakukannya pemerataan pembiayaan antara sekolah negeri dan swasta. Termasuk dalam hal ini insentif untuk siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Kami mendukung gagasan pendidikan gratis dan setara, termasuk untuk sekolah swasta. Jadi kami harap pendidikan ini menjadi prioritas,” pungkas Walikota Kediri 2014 – 2023 itu. HK
