Amanat.news – Fraksi PAN DPRD Jawa Timur meminta Gubernur Jawa Timur memberi penjelasan komprehensif terkait ketidaktercapaian dua Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024. Dua indikator dimaksud adalah Indeks Theil dan Indeks Gini yang belum memenuhi target sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2024.
“Kedua hal ini saling berkaitan karena menunjukkan pada kita mengenai ketimpangan yang merepresentasikan ketimpangan pendapatan, ketimpangan kekayaan, atau ketimpangan konsumsi dalam suatu daerah atau kelompok sosial,” kata Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, SM., S.Pd., MM.
Suli Da’im menyampaikan itu saat membacakan pemandangan umum Fraksi PAN DPRD Jawa Timur atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 2025 DPRD Jawa Timur, Rabu (9/4/2025).
Fraksi PAN menilai, ketimpangan-ketimpangan tersebut berhubungan dengan banyak aspek. Karena itu membutuhkan pendekatan holistik, komprehensif, multi stakeholder, dan multi perangkat daerah.
“Maka sebagai konteks evaluasi, Fraksi PAN meminta penjelasan komprehensif ketidaktercapaian dua IKU ini, dikaitkan dengan analisa keterserdiaan anggaran, pilihan dan adaptasi program, kapabilitas perangkat daerah dan faktor eksternal yang mempengaruhi,” lanjut Suli Da’im.
Menurut Fraksi PAN, empat hal tersebut penting bagi Jawa Timur. Alasannya, karena ketimpangan berarti menjauhkan dari ‘ekonomi inklusif ‘ sebagaimana tema RKPD 2024.
“Mohon dapat dijelaskan secara seksama, senyampang saat hampir bersamaan kita akan membahas RPJMD untuk 5 tahun mendatang sehingga upaya pemenuhan akan diikhtiarkan dengan sangat kuat,” ucap Suli Da’im.
Selain ketidaktercapaian dua IKU di atas, pemandangan umum Fraksi PAN atas LKPJ Gubernur Jatim 2024, juga menyoroti tujuh hal lain. Di antaranya mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan isu ketahanan pangan.
Tentang BUMD, Fraksi PAN melihat dari tujuh BUMD, hanya Bank Jatim yang bisa disebut bintangnya dalam kontribusi dividen dan perekonomian. Fraksi PAN memandang perlu adanya evaluasi terhadap kinerja masing-masing BUMD secara kelembagaan dan terhadap direksi dan komisaris.
“Fraksi PAN menekankan pentingnya profesional pada bidangnya sehingga bisa menahkodai kapal BUMD ini secara baik. Mohon penjelasan mengenai hal ini,” ujar Suli Da’im. HK
