Sab. Agu 15th, 2020

Webinar UU Pemilu Badan Perkaderan PAN Jatim, Peserta Dapat E-Sertifikat

2 min read
SAVE 20200613 165517 - Webinar UU Pemilu Badan Perkaderan PAN Jatim, Peserta Dapat E-Sertifikat

Amanat – Badan Perkaderan DPW PAN Jawa Timur bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Pusat Kajian Otonomi, Demokrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat (PUSPODPAM) menyelenggarakan webinar nasional tentang revisi UU Pemilu, hari ini, Minggu (14/6/2020).

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Chusnul Mariyah, Phd, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, S.Pt, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. A. Basuki Babussalam, menjadi pembicara seminar online yang akan dipandu mantan Pimpinan Redaksi Harian Jawa Pos, Dr. Dhimam Abror Djuraid, Msi, tersebut.

Webinar yang diselenggarakan pada pukul 20.00 – 22.00 WIB ini merupakan rangkaian kedua dari serial diskusi online yang diselenggarakan Badan Perkaderan DPW PAN Jatim. Gelaran pertama diselenggarakan Minggu, 7 Juni 2020, dengan tema ‘Tantangan Partai Advokasi di Tengah Pandemi’. Menariknya, untuk gelaran kedua ini para peserta diskusi akan mendapatkan e-sertifikat.

“Seminar diadakan lewat aplikasi zoom dan peserta mendapat e-sertifikat. Syaratnya, dengan mengirimkan poster informasi webinar nasional ini minimum ke 2 grup, bisa grup WhatsAap atau grup telegram,” kata Sekretaris Badan Perkaderan DPW PAN Jatim, Agus Anang Fathoni.

Terkait tema diskusi yang mengangkat tentang revisi UU Pemilu, Agus menjelaskan, bahwa persoalan tersebut tengah menjadi isu politik menarik, terutama di kalangan akademisi, aktivis, dan politisi.

“Selain persoalan yang berkaitan dengan pandemi, revisi UU Pemilu tengah menjadi isu hangat di kalangan akademisi, aktivis, dan politisi. Saya pikir webinar kali ini akan sangat menarik, terutama bagi para aktivis parpol,” papar Agus.

Seperti diberitakan, ada sejumlah isu krusial dalam draf revisi UU Pemilu yang sedang dibahas di DPR RI. Antara lain tentang keserentakan pemilu, sistem pemilu, parliamentary threshold, district magnitude, konversi suara, dan presidential threshold.

Masih ada perdebatan antara partai politik dalam menyikapi berbagai opsi pada sejumlah isu krusial tersebut. Terutama isu mengenai sistem pemilu dan parliamentary threshold.

Ada dua alternatif sistem pemilu yang sedang dibahas, proporsional terbuka atau tertutup. Partai NasDem, PKB, PKS, Demokrat, dan PAN mendukung sistem terbuka. Sedangkan PDIP dan Golkar ingin proporsional tertutup. Satu partai lagi, Gerindra belum memberikan sikap.

Sementara mengenai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, ada tiga opsi pembahasan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu. Tiga opsi itu adalah naik menjadi 7 persen, ambang batas berjenjang, dan tetap di angka 4 persen.

Opsi 7 persen dan berlaku nasional didukung NasDem dan Golkar. Alternatif kedua, berjenjang, yaitu 5 persen untuk DPR, 4 persen untuk DPRD Provinsi, dan 3 persen untuk DPRD Kabupaten/Kota, didukung PDI Perjuangan. Sedangkan opsi ketiga, tetap 4 persen untuk DPR dan nol persen untuk DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota didukung PPP, PAN, dan PKS.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menyatakan bahwa PAN berusaha mempertahankan ambang batas parlemen tetap 4 persen. Sikap partai yang pada Pemilu 2019 lalu meraih 6,80 persen suara ini sesuai arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Kita per hari ini sesuai arahan Zulkifli Hasan, kita ingin tetap mempertahankan itu di 4 persen karena dengan 4 persen rasanya suara-suara masyarakat, konstituen, sudah terwakili dengan baik meskipun masih ada yang belum tertampung,” kata Eddy. HK

Tinggalkan Balasan

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.