Verifikasi DPP PAN belum penuhi syarat, KPU: Bukan masalah krusial

Amanat – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Partai Amanat Nasional (PAN) belum memenuhi syarat verifikasi lapangan di tingkat pusat atau DPP dalam seleksi calon peserta Pemilu 2019.

Penetapan tersebut diterbitkan usai sejumlah Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan verifikasi faktual ke kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (28/1) siang.

“Belum lulus karena Bendahara Umum PAN tidak ada di kantor,” ucap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di kantor DPP PAN, Jakarta.

Wahyu menjelaskan PAN memenuhi syarat dalam aspek kesesuaian alamat kantor dengan dokumen yang diserahkan kepada KPU. PAN juga dianggap memenuhi syarat terkait aspek minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat.

Akan tetapi, PAN dinyatakan belum memenuhi syarat pada aspek kesesuaian antara fisik pengurus inti dengan dokumen identitas yang diserahkan kepada KPU.

KPU, lanjut Wahyu, mengecek kesesuaian dokumen identitas dan kondisi fisik Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Hasilnya, memenuhi syarat karena Zulkifli hadir saat KPU melakukan verifikasi faktual ke kantor DPP PAN. Begitu juga dengan Sekjen PAN Edy Soeparno.

Namun, Bendahara Umum Nasrullah Larada tidak dapat hadir karena tengah berada di luar negeri. Selain itu, salah satu pengurus perempuan Wa Ode Nur Zaenab juga tidak hadir karena sakit.
Meski demikian, KPU menganggap bahwa hal ini bukan masalah krusial, sehingga mereka diberi waktu perbaikan.

“Ini bukan masalah yang krusial. Kami akan memberi waktu perbaikan selama dua hari seperti yang akan kita berikan kepada partai-partai politik yang lain,” ucap Wahyu.

Wahyu menuturkan, secara administratif, PAN telah memenuhi persyaratan. Namun, karena KPU melakukan metode sampling, kata dia, pengurus yang menjadi sampel harus hadir. Ia berujar hal ini bukan persoalan yang serius karena masih ada waktu untuk memperbaiki persyaratan.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan akan memerintahkan Bendahara Umum PAN untuk segera mendatangi KPU. Menurut Zulkifli, dia tidak hadir karena sedang bertugas di luar negeri.

Soal keterwakilan perempuan, Zulkifli mengatakan PAN sudah memenuhi persyaratan dengan jumlah 40 persen pengurus. “Secara administrasi sudah oke. Nanti kami suruh menghadap KPU besok walaupun, misalnya, harus pakai kursi roda,” ujarnya.

KPU telah menetapkan metode verifikasi faktual partai politik dengan sampling dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2018. KPU tidak memverifikasi ke lapangan, melainkan hanya mendatangi kantor wilayah partai politik karena sampel sudah disediakan partai politik.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konsttitusi, KPU wajib melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019. Tidak hanya partai politik baru, verifikasi faktual juga mesti dilakukan terhadap partai lama yang telah menjadi peserta Pemilu 2014, termasuk PAN.

KPU melaksanakan verifikasi lapangan tingkat pusat dan provinsi selama dua hari ditambah dua hari masa perbaikan. Partai politik yang ingin lolos tahap ini harus memenuhi syarat sebesar 100 persen.

Kemudian, KPU juga akan melaksanakan verifikasi lapangan di tingkat kabupaten/kota selama tiga hari ditambah tiga hari masa perbaikan. Partai politik yang ingin lolos tahap ini mesti memenuhi syarat sebesar 75 persen.

KPU lalu akan menetapkan partai politik calon peserta pemilu 2019 yang lolos tahap verifikasi lapangan pada 17 Februari 2018.//CW

Tinggalkan Balasan