Sel. Nov 12th, 2019

Serapan Tak Optimal, FPAN Jatim Minta Gubernur ‘Hukum’ OPD

2 min read
khulaim - Serapan Tak Optimal, FPAN Jatim Minta Gubernur ‘Hukum’ OPD

H Khulaim Junaidi, MM, Anggota Komisi C FPAN DPRD Jatim

Amanat.nes – Kurang maksimalnya serapan anggaran oleh beberapa OPD Pemprov Jawa Timur, mendapatkan sorotan khusus Fraksi PAN.

“Realisasi belanja daerah 2019 di Jatim masih sangat rendah. Pada Bulan Oktober seharusnya capaiannya 88%. Tapi ada OPDS yang hanya menyerap 47%,” terang H Khulaim Junaidi, MM anggota Komisi C FPAN DPRD Jatim.

Karena itu, lanjut Khulaim, RAPBD 2020 pada masing-masing urusan dan OPD harus dimulai dengan evaluasi terhadap serapan yang saat ini berlangsung.

“Kami meminta gubernur agar bisa menyediakan informasi perihal tersebut secara komprhensif, sehingga dewan bisa membuat pemetaan yang jelas mengenai kapasitas, kualita OPD dalam melaksanakan kewajiban mereka,” kata legislator asal Sidoarjo ini.

Menurut Khulaim, harus ada evaluasi yang turut menyertakan hukuman bagi OPD yang tidak cakap dalam kapasitas menjalankan pemerintahan dan anggaran. “Saya kira tidak usah diberikan anggaran berlebih pada 2020, karena kemampuan serapannya yang rendah itu,” katanya.

Target serapan APBD sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 92 tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim Tahun Aggaran 2019 disebutkan bahwa target serapan pada triwulan tiga ialah 80 persen. Secara rinci, pada triwulan I 20 persen, triwulan II 35 persen, dan triwulan III 25 persen.

Selain soal serapan, FPAN juga menyoroti soal penurunan proyeksi pendapatan daerah Jawa Timur tahun 2020.

“Proyeksi pendapatan daerah tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pada Perubahan-APBD Jatim tahun anggaran 2019. Dari yang awalnya Rp 33,408 triliun menjadi Rp 32,264 triliun yakni turun Rp 1,143 triliun,” ujar Khlaim.

Menurutnya penurunan tersebut di antaranya disebabkan penurunan dana perimbangan daerah dan kurang optimalnya kinerja pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Selain akumulasi pendapatan daerah, pihaknya juga menyoroti adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020 yang ditargetkan hanya meningkat sekitar 1 persen atau Rp 1,65 miliar dari Rp 18,193 triliun menjadi Rp18,358 triliun. “Angka tersebut jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikn mencapai 5,72, tentu masih kurang optimal,” terang Khulaim.

Padahal, menjaga kinerja PAD menjadi salah satu usaha Pemrov Jatim dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tahun ini.//

Tinggalkan Balasan

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.