Refleksi 20 Tahun Reformasi (1): Dipicu Krisis Ekonomi yang Semakin Parah

Amanat – Senin, 18 Mei 1998, puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek menduduki Gedung DPR untuk mendesak Soeharto mundur dari jabatannya. Tiga hari kemudian, pendudukan ini membuahkan hasil. Penguasa Orde Baru yang telah berkuasa 32 tahun itu menyatakan berhenti sebagai presiden, pada Kamis, 21 Mei 1998, pukul. 09.06.

Pendudukan Gedung DPR merupakan puncak dari aksi-aksi mahasiswa yang massif di berbagai kota di Indonesia. Mereka bergerak untuk menyatakan keprihatinannya terhadap krisis ekonomi yang semakin parah. Mahasiswa menginginkan adanya reformasi politik dan ekonomi dengan tuntutan utama Soeharto mundur dari presiden.

Bencana ekonomi di negeri ini dimulai pada penghujung 1997 yang ditandai oleh melemahnya nilai rupiah. Atas saran IMF (International Monetary Fund), setelah mengumumkan paket bantuan keuangannya senilai 23 milyar dollar Amerika, pemerintah kemudian mengambil langkah melikuidasi 16 Bank pada tanggal 1 November 1997.

Penutupan itu dimaksudkan sebagai langkah untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Namun pada Desember 1997 hingga Januari 1998 krisis kian memburuk, nilai rupiah terus menerus jatuh dari sekitar 4 ribu rupiah ke 11 ribu rupiah per satu dollar Amerika.

Menghadapi masalah tersebut ternyata rezim tidak menunjukkan kesungguhannya dalam mengatasi krisis dan mengatakan bahwa ‘badai pasti berlalu’. RAPBN yang dibacakan oleh Presiden Soeharto pada 6 Januari 1998 bahkan semakin menunjukkan lemahnya sense of crisis rezim dan ketidaksungguhan rezim untuk melakukan reformasi ekonomi.

Dampak dari kebijakan pemerintah untuk melikuidasi beberapa bank adalah munculnya protes-protes dari karyawannya dan dari para nasabah. Selain itu semakin jatuhnya nilai rupiah mengakibatkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Semakin jatuhnya nilai rupiah juga mengakibatkan kepanikan konsumen golongan menengah ke atas.

Mereka dengan panik memborong sembako di pasar-pasar swalayan dan tradisional. Tindakan ini semakin membuat harga-harga kian membumbung tinggi dan mengakibatkan konsumen kelas bawah kian jatuh daya belinya dan semakin menderita.

Kenaikan harga sembako juga mendorong para distributor dan produsen untuk menimbun barang sampai harga tertinggi. Hal ini membuat kemarahan rakyat semakin meningkat. Kenaikan harga-harga barang dan ulah para penimbun menciptakan kepanikan yang luar biasa di klangan masyarakat bawah hingga mendorong mereka melakukan kerusuhan.

Pada 12 Februari 1998, di kota Jatiwangi, Jawa Barat, ribuan massa berkerumun dan berteriak, “turunkan harga!” Mereka merusak dan membakar semua pertokoan. Kerusuhan dan keresahan sosial seperti itu juga terjadi di daerah-daerah di Jawa maupun di luar Jawa.

Jatuhnya rupiah juga membuat ambruknya dunia usaha yang banyak mengandalkan bahan baku impor. Ambruknya dunia usaha kemudian melahirkan bencana lanjutan yakni usaha gulung tikar, pem-PHK-an, dan munculnya pengangguran besar-besaran. Pengangguran yang diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta jiwa pada awal 1998 mengakibatkan naiknya jumlah orang miskin di Indonesia.

Krisis ekonomi yang semakin parah mendorong para mahasiswa dan kalangan civitas akademika untuk bergerak menyatakan keprihatinannya. Aksi-aksi mimbar bebas pun digelar; menyerukan tuntutan penurunan harga barang-barang, agar masalah pengangguran yang semakin luas ditangani, dan tuntutan agar kebijakan ekonomi lebih berpihak pada kepentingan rakyat. HK/bersambung

Tinggalkan Balasan