Rab. Des 11th, 2019

Prihatin Capaian Indeks Persepsi Korupsi, Prof. Zainuddin Maliki Ajak Lembaga Pendidikan Perkuat Prinsip Tidak Serakah

2 min read
WhatsApp Image 2019 11 29 at 23.40.14 - Prihatin Capaian Indeks Persepsi Korupsi, Prof. Zainuddin Maliki Ajak Lembaga Pendidikan Perkuat Prinsip Tidak Serakah

Amanat.news – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN, Prof. Zainuddin Maliki meminta  komitmen lembaga pendidikan untuk turut berupaya mencegah dan memberantas korupsi.

Hal tersebut berangkat dari keprihatinan bahwa skor Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih berada di posisi keempat di kasan Asia Tenggara bawah Singapura, Brunei, dan Malaysia.

Setelah flat dua tahun, Indeks persepsi korupsi Indonesia memang naik 1 poin menjadi berada di ranking 89. Thailand juga berhasil dilompati. Namun di kawasan Asia Tenggara Indonesia masih kalah dengan Malaysia.

“Artinya, upaya dari sisi pencegahan tindak korupsi belum tergarap secara maksimal,” ungkap anggota DPR RI asal Dapil X Gresik Lamongan Jatim itu dalam acara FGD Pencegahan dan Penangangan Korupsi di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jawa Timur di Surabaya, Kamis (28/11).

Di  hadapan tak kurang dari 600 Guru dan Kepala-kepala SMA-SMK se Jatim, penulis buku “Politikus Busuk” itu menegaskan bahwa pendidikan adalah jalur yang sangat strategis untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi disamping law enforcement.

“Melalui pendidikan kita bisa perbaiki indeks persepsi korupsi dengan membangun penguatan mental. Dengan mentalitas yang baik maka tindakan korupsi bisa dihindari bukan karena tekanan law enforcement tetapi berangkat dari kesadaran diri,”  ungkapnya.

Atas dasar pemikiran itulah maka mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur itu mendorong agar para pendidik berkomitmen kuat menanamkan spirit anti korupsi, baik kepada anak didik maupun semua pemangku kepentingan pendidikan.

Guru besar Ilmu-ilmu Sosial itu mengajak para pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin lembaga pendidikan bersih dari tindak pidana korupsi, meski harus diakui bahwa di lembaga pendidikan banyak titik rawan tindak korupsi.

Masalahnya anggaran pendidikan sangat besar. Dengan anggaran 20 persen dari APBN yang dikucurkan, menjadikan satuan pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi memiliki anggaran yang tidak kecil. Dengan anggaran sebesar itu, terbuka peluang empuk bagi terjadinya perilaku korupsi.

Menghadapi tantangan itu mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya mengajak para guru dan Kepala Sekolah SMA SMK se Jatim yang hadir untuk memperkuat prinsip kejar nafkah yang berkah dan tidak serakah. “Dengan prinsip itu insya Allah kita bisa terjauh dari tindak pidana korupsi,” tandasnya.

FGD  tersebut selain Prof Zainuddin Maliki juga menghadirkan nara sumber Staf Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Annisa Nurlitasari, yang mengakui bahwa bahwa penanganan korupsi selama ini lebih dominan pendekatan law enforcementnya.//*

Tinggalkan Balasan

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.