Sen. Jul 6th, 2020

PP Muhammadiyah Pertanyakan Pemberlakuan New Normal

2 min read
IMG 20200528 152050 - PP Muhammadiyah Pertanyakan Pemberlakuan New Normal

Amanat – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap terkait pemberlakuan new normal yang diwacanakan pemerintah.  PP Muhammadiyah menilai, berbagai pemberitaan dan pernyataan pemerintah tentang new normal akhir-akhir Ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan masyarakat.

“Di satu sisi pemerintah masih memberlakukan PSBB tapi pada sisi lain menyampaikan memberlakukan relaksasi. Kesimpangsiuran ini  menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat,” ucap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr. Abdul Mu’ti MEd, saat membacakan pernyataan pers PP Muhammadiyah nomor 002/PER/l.O/l/2020, lewat video yang diterima amanat, Kamis (28/5/2020).

Abdul Mu’ti melanjutkan,  perlu ada penjelasan dari pemerintah tentang kebijakan new normal. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi mall dan tempat perbelanjaan mulai dibuka sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup.

Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah, padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah yang sangat tidak mudah keadaannya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah kondisi penularan wabah Covid-19.

“Laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemik wabah Covid-19 masih belum dapat diatasi tetapi pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi?” lanjut Abdul Mu’ti.

Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi. Penyelamatan ekonomi memang penting tetapi yang tidak kalah penting adalah keselamatan jiwa masyarakat itu sendiri ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya.

“Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan new normal dan penjelasan yang objektif dan transparan,” tegas Abdul Mu’ti.

Penjelasan tersebut terkait beberapa hal. Pertama, dasar kebijakan new normal dari aspek utama yakni kondisi penularan wabah Covid-19 di Indonesia. Kedua, maksud dan tujuan new normal. Ketiga, konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku khususnya PSBB dan berbagai layanan publik.

Keempat, jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal. Kelima, persiapan-persiapan yang sama agar masyarakat tidak menjadi korban termasuk menjaga kemungkinan luasnya penularan wabah Covid-19

Menurut PP Muhammadiyah, pemerintah dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian akan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakannya new normal yang akan diterapkan di negeri tercinta ini.

“Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap pandemik wabah Covid-19 segera berakhir di Indonesia maupun di mancanegara, namun semuanya perlu kesamaan agar 3 bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhir baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala melindungi bangsa Indonesia, ” demikian Abdul Mu’ti menutup pembacaan pernyataan sikap yang ditandatangani dirinya dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr.H Haidar Nasir M.Si. HK

Tinggalkan Balasan

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.