Sab. Agu 15th, 2020

Penggantian Istilah Penanganan Covid-19, PAN: Banyak Istilah Tapi Tak Efektif

2 min read
76de429b86e0c88863ee6c722bf8f40f - Penggantian Istilah Penanganan Covid-19, PAN: Banyak Istilah Tapi Tak Efektif

Amant.news – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menilai penghapusan istilah orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG) kemudian menggantinya dengan istilah baru, belum tentu efektif dalam memberi informasi kepada masyarakat.

Ia meminta pemerintah lebih fokus dalam menangani persoalan substansial terkait penanganan pandemi Covid-19. Saleh mengaku khawatir, masyarakat akan memperdebatkan istilah bukan substansi dari penyebaran pandemi Covid-19.

“Sekarang ada lagi perubahan ODP, PDP, OTG itu artinya sama saja membuat makin sulit, belum tentu efektif untuk beri edukasi informasi kepada masyarakat luas. Kita minta pemerintah fokus pada persoalan penanganan substansial bagaimana memutus rantai penyebaran Covid-19,” katanya.

Saleh juga menyarankan agar pemerintah menggunakan bahasa Indonesia dalam membuat berbagai istilah yang dipakai dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menurutnya, bahasa Indonesia akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan istilah asing yang digunakan pemerintah.

“Persoalan penggunaan istilah dan diksi, silakan dipilih yang paling mudah dipahami masyarakat, kalau bisa bahasa Indonesia. Tidak usah terlalu banyak istilah sana sini,” kata Saleh.

Dia menilai penggunaan istilah dalam bahasa asing merupakan salah satu masalah dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia selama ini. Menurutnya, berbagai istilah asing seperti social distancing, physical distancing, imported case, tidak mudah dipahami oleh masyarakat luas.

“Kalau targetnya ahli kesehatan ya boleh saja menggunakan istilah itu karena mereka sudah familiar dengan istilah itu,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, keputusan menghapus istilah PDP, ODP, dan OTG dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 itu diputuskan Terawan lewat Kepmenkes HK.01.07/MENKES/413/2020 yang diteken pada Senin (13/7).

“Untuk kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, kontak erat, istilah yang digunakan pada pedoman sebelumnya adalah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG),” demikian salah satu kutipan poin dari Kepmenkes tersebut.

 Terkait pendataan PDP dan ODP sendiri, pemerintah pun sebelumnya sempat pula melakukan perubahan metode dalam pencatatan dan pengungkapan datanya. Pada 18 Mei lalu, pemerintah memutuskan hanya mengumumkan jumlah PDP dan ODP yang masih dalam pemantauan atau pengawasan.

Sebelumnya, sejak 14 April 2020 pemerintah mengumumkan akumulasi keseluruhan data PDP dan ODP, baik yang masih diawasi maupun yang sudah selesai.//cw

Tinggalkan Balasan

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.