Sen. Jul 6th, 2020

Muhammadiyah Tolak Seluruh Substansi RUU Cipta Kerja, Ini Alasannya..!

2 min read
cipta kerja - Muhammadiyah Tolak Seluruh Substansi RUU Cipta Kerja, Ini Alasannya..!

Amanat.news – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Busyro Muqoddas menilai, sejak perumusan RUU Cipta Kerja dilakukan lewat cara-cara yang tidak mencerminkan etika demokrasi. Karena alasan tersebut, PP Muhammadiyah meminta pembahasan RUU Cipta Kerja ditunda.

“Proses perumusan RUU Cipta Kerja sebagai inisiatif pemerintah telah ditunjukkan tata krama dan etika demokrasi yang menunjang tinggi prinsip musyawarah sebagai amanat Pancasila,” kata Busyro, sebagaimana dilansir Republika.com pada Rabu (20/5) kemarin.

Ia menekankan, demokrasi menuntut jiwa besar untuk memberi peluang sebesar-besarnya terhadap elemen masyarakat sipil. Yang mana, seharusnya ditempuh dengan sikap politik yang cerminkan kejujuran, keterbukaan, kesetaraan. “Dan dialogis oleh pemerintah bersama DPR dalam seluruh proses politik, baik dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, RUU Minerba, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perpres Pelibatan TNI,” ujar Busyro.

Untuk itu, PP Muhammadiyah menyampaikan sejumlah rekomendasi.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Dr Trisno Raharjo menuturkan, rekomendasi pertama agar menunda pembahasan RUU Cipta Kerja dan Perpres Pelibatan TNI.

“Menunda pembahasan RUU Cipta Kerja dan Perpres Pelibatan TNI tersebut dalam masa sidang DPR, terutama dalam situasi keprihatinan bangsa sebagai dampak serius multidimensional dari Covid-19,” kata Trisno.

Muhammadiyah menyatakan menolak dengan tegas keseluruhan substansi RUU Cipta Kerja, RUU Minerba yang telah jadi UU, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perpres Pelibatan TNI. Sebab, bertentangan jiwa dan nilai-nilai dasar moralitas konstitusi Indonesia.

Kemudian, Muhammadiyah berharap penuh pengertian pemerintah untuk menarik keseluruhan draf RUU Cipta Kerja. Jika pemerintah hendak tingkatkan komitmen disarankan dapat ditempuh dengan seksama dalam bentuk kajian etis-akademis.

“Yang didasarkan sikap konsisten terhadap moralitas konstitusi RI, terhadap Perpres DPR sebaiknya tidak melaksanakan pembahasan tanpa melibatkan masyarakat sipil dan menyusun Badan Pengawas,” tegas Trisno.//

Tinggalkan Balasan

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.