Rab. Des 11th, 2019

Ketua FPAN Kawal PW Aisyiyah Jatim ke Komisi E

2 min read
aisyiyah2 - Ketua FPAN Kawal PW Aisyiyah Jatim ke Komisi E

Amanat.News – Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur yang melakukan audiensi ke DPRD tingkat I (2/12/2019), menyempatkan transit dan berbincang bincang santai di ruang Fraksi PAN sambil nunggu kesiapan komisi E yang menerimanya. Apalagi PAN memang sebagai anak kandung yang dilahirkan dari rahim Muhammadiyah, sehingga jujukan pertama sudah ibarat rumah anak sendiri.

A Basuki Babussalam ketua FPAN yang menerimanya merasa gembira, “Saya merasa senang kedatangan PW Aisyiyah Jatim, ibarat anak yang kedatangan ibunya, tentu bahagia luar biasa,” ujar Basuki yang didampingi Muh Khulaim, Moch Azis dan Agung Supriyanto. Setelah beramah tamah, akhirnya Basuki yang kebetulan juga anggota komisi E mendampingi hingga audiensi selesai.

Dalam kesempatan ini Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur Siti Dalilah Candrawati bersama 10 pengurus lainya menyampaikan unek-unek yang selama ini menjadi masalah di masyarakat, khususnya bidang kesehatan dan sosial.

aisyiyah1 - Ketua FPAN Kawal PW Aisyiyah Jatim ke Komisi E

Wakil Ketua Komisi E Bafaqih menerima cendra mata dari PW Aisyiyah Jatim

Pihak Aisyiyah meminta untuk komisi E DPRD Jatim mendorong danya Perda penanggulangan TBC Jawa Timur, untuk meningkatkan peran serta linsek, swasta/CSR dan masyarakat umum dalam penanggulangan TBC serta memastikan sustainability program. Untuk tingkat II Perda penanggulangan TBS yang sudah ada Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang.

Bidang Sosial Aisyiyah juga menginginkan adanya Perda Inklusi Sosial, terkait anak pekerja migran, Anak Berhadapan dengan hukum, kehamilan tidak diinginkan (KTD), korban kekerasan yang terhambat untuk mengakses dan mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar (Hidup, Tumbuh Kembang, Perlindungan dan Partisipasi). Termasuk Review Perda PMI (Pekerja Migran Indonesia).

Di bidang penganggaran Aisyiyah juga meminta penyediaan fasyankes yang bermutu dan berkualitas untuk penanggulangan TBC (TCM – Tes Cepat Molekuler) untuk semua Puskesmas, pemenuhan tenaga analis di fasyankes/Puskesmas), juga mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk memberikan fasilitas BPJS / Jaminan Kesehatan Bagi pelaksana program (kader TBC), dan ini yang sudah baru Kota Surabaya dan Kota Mojokerto.

Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk memberikan fasilitas BPJS / Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum masuk dalam data nasional. Bagi Pemerintah Kab/Kota yang tidak memungkinkan, diharapkan Pemerintah Propinsi yang mencover ini.

Selain itu memastikan implementasi UU Desa, terkait partisipasi perempuan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sebagai contoh Kabupaten Ngawi sudah memiliki Perdanya. Juga memastikan dana Desa teralokasikan untuk upaya kesehatan (preventif dan promotive). Termasuk pengawasan implementasi Peraturan Ketenagakerjaan .

Menangggapi apa yang disamaikan PW Aisyiyah Jatim Wakil Ketua Komisi E Bafaqih akan mengusahakan dan mengkomunkasikan dengan semua elemen yang terkait, agar apa yang disampaikan dapat terwujud karena ini juga untuk kepentingan masyarakat luas. Untuk itu Basuki Babussalam juga meminta ijin pada pimpinnan Komisi E untuk bisa mengawal dan memfasilitasi pertemuan dengan pihak pihak terkait. (kat)

Tinggalkan Balasan

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.