Gaduh politik impor beras (1): Data beras tidak sesuai dengan realitas pasar

Amanat – Kamis 11 Januari lalu pemerintah cq Menteri Perdagangan memutuskan akan mengimpor 500 ribu ton beras. Kegaduhan politik pun muncul. Kegaduhan ini tak terelakkan. Apalagi, kebijakan impor diambil pada musim panen, Februari biasanya masuk puncak panen.

Wajar jika banyak yang khawatir harga gabah bakal anjlok dan petani sangat dirugikan. Saya punya 2 catatan terkait beras ini. Pertama, beras memang sejak dulu sudah dan selalu menjadi barang politik.

Kebijakan perberasan memang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.

Hal ini akan terus terjadi selama rakyat masih tergantung pada beras sebagai makanan pokok dan jumlah petani masih puluhan juta.

Estimasi 2016, jumlah petani di Indonesia sekitar 37 juta, sebagian besar petani padi dari berbagai kategori. Ini adalah jumlah pemilih yang signifikan bagi Capres dan parpol manapun

dradjad wibowo8 20150608 131122 300x188 - Gaduh politik impor beras (1): Data beras tidak sesuai dengan realitas pasar
Dradjad H. Wibowo, Anggota Wanhor PAN/Ekonom Senior INDEF

Namun di sisi lain, harga beras melonjak drastis. Padahal sebelumnya, elpiji sudah mahal dan sering langka. Tarif listrik naik. Bisnis seret. Rakyat dikejar-kejar pajak.

Jika ditambah beras mahal, bisa dibayangkan betapa babak belurnya pemerintah.Karena itu, langkah impor menjadi pilihan dilematis. Menjadi ranjau politik. Apalagi sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan gagah mengklaim, kita bisa gaungkan swasembada pangan termasuk beras.

Koq kemudian malah impor menjelang puncak panen? Salahnya di mana?

Yang pertama adalah karena asumsi dan data beras tidak sesuai dengan realitas pasar. Sejak dulu data BPS/Kementan menunjukkan adanya surplus beras.

Sebagai contoh, estimasi produksi tahun 2016 adalah 79,14 juta ton gabah kering giling (GKG). Asumsikan tahun 2017 angkanya 80 juta ton agar mudah. Kita pakai konversi GKG ke beras 62,74% dan konsumsi per kapita 98 kg/kapita/tahun. Keduanya adalah data BPS. Hitungan jumlah penduduk 2017 adalah 261.755.243.

Hasilnya, kita dapatkan estimasi produksi beras minimal 50,2 juta ton, sementara konsumsinya sekitar 25,7 juta ton. Artinya, produksi hampir 2 kali lipat konsumsi, atau surplus hampir 100%!

Gambaran surplus ini bukan hanya muncul sekarang. Mantan Mentan Suswono pada akhir 2011 pernah berkata, data menunjukkan surplus 10 juta ton. Masalahnya, data di atas layak diragukan. Contohnya adalah konsumsi per kapita.

Bagaimana mungkin datanya anjlok drastis dari 139, 113 lalu 98 kg/kapita/tahun?

Selain itu, jika memang surplus, barangnya di mana? Kenapa harga justru melonjak saat musim panen tiba? Ulah spekulan? Kecil peluangnya.

Kenapa? Memangnya spekulasi tidak perlu modal, gudang, dan sebagainya? Dengan “surplus” beras minimal 24,5 juta ton setahun, paling tidak perlu uang tidur Rp 16-20 triliun untuk dispekulasikan setiap bulan! Karena itu, saya lebih percaya bahwa pasar memang kekurangan supply beras. // cw – sumber: Dradjad H. Wibowo, Anggota Wanhor PAN/Ekonom Senior INDEF

Tinggalkan Balasan