Sel. Nov 12th, 2019

Fraksi PAN Jatim Desak BUMD Turut Aktif Bangkitkan UMKM

2 min read
umkm - Fraksi PAN Jatim Desak BUMD Turut Aktif Bangkitkan UMKM

suasana pameran yang melibatkan pelaku UMKM

Amanat.news – Sembilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur senilai Rp. 384 miliar lebih selama 2018. Realisasi tersebut mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan.

Dari rincian yang disampaikan tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau yang dikenal dengan Bank Jatim memberikan setoran terhadap PAD paling besar. Bank Jatim memberikan setoran senilai Rp. 338,5 miliar.

Di urutan kedua ada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang memberikan realisasi PAD sebesar Rp 13,6 miliar. Kemudian, di urutan ketiga ada PT Surabaya Industrial Estate (Sier) yang mencatat realisasi sebesar Rp 12,2 miliar.

Sementara, PT. Jamkrida Jatim (Penjaminan Kredit Daerah) mencatat realisasi PAD paling rendah dengan Rp 700 juta. Berada di bawah Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) yang menyumbang PAD sebesar Rp 1,9 miliar.

0000137 bas 1024x683 - Fraksi PAN Jatim Desak BUMD Turut Aktif Bangkitkan UMKM
Dr. A Basuki Babussalam, Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur

“Fraksi PAN memberikan perhatian bahwa peran BUMD tak hanya pada deviden, tetapi juga perannya pada pembangunan daerah. Kami memberikan perhatian agar BUMD turut meningkatkan perekonomian daerah dengan membantu permodalan UMKM,” tandas Dr A Basuki Babussalam, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Provinsi Jawa Timur.

Sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja, lanjut Basuki, UMKM memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian daerah.

“Pengalaman pada 1998 dan 2012 membuktikan bahwa UMKM dapat bertahan dari krisis ekonomi, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif yang dicapai UMKM pada saat-saat krisis. Dengan memperkuat peran UMKM sebagai punggung perekonomian, diharapkan kondisi ekonomi daerah juga menjadi lebih tahan banting terhadap ketidakpastian situasi ekonmi global,” terangnya.

Selama ini, menurut Basuki, UMKM seringkali sulit mendapatkan modal dari bank karena sulitnya UMKM dalam memenuhi syarat creditworthiness (5C) yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman. Creditworthiness diartikan sebagai syarat-syarat kelayakan untuk mendapatkan kredit dari bank.

“Untuk itu, kami minta dalam perencanaan APBD 2020, komponen peran BUMD harus mendapat kenijakan Gubernus agar BUMD harus memberikan peran dan permodalan atau peran lain kepada UMKM di Jawa Timur. Sekali lagi ini tidak cukup hanya dilakukan oleh Bank Jataim atau Bank UMKM,” tegas Basuki.//cw

Tinggalkan Balasan

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.