Amanat.news – Sekretaris Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, berharap Perum Bulog memperbaiki kinerja dalam pembelian gabah petani. Ia meminta BUMN ini tidak memberlakukan birokrasi rumit yang menyulitkan saka guru ketahanan pangan tersebut.
“Saya berharap ke depan Bulog melakukan perbaikan kinerja. Jangan memberlakukan birokrasi yang rumit yang membuat kesulitan petani untuk menjual gabahnya,” kata Abdullah Abu Bakar kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).
Politisi yang akrab dipanggil Mas Abu itu mengatakan, Perum Bulog harus mau jemput bola, melakukan transaksi pembelian gabah ke petani secara langsung. Ia melihat di Kediri misalnya, birokrasi Bulog yang rumit membuat petani lebih suka menjual gabahnya ke tengkulak.
“Petani di Kabupaten Kediri lebih memilih menjual hasil panen gabahnya ke pemborong daripada ke Perum Bulog. Hal itu mereka lakukan karena dianggap lebih menguntungkan,” ungkap wakil rakyat yang terpilih dari Dapil Jatim VIII (Kabupaten dan Kota Kediri) itu.
Menurut Wakil Ketua DPW PAN Jatim itu, petani lebih memilih menjual gabah ke tengkulak karena lebih cepat dan ringkas. Bagi petani, alur transaksi dengan pemborong juga lebih mudah dibandingkan ketika berurusan dengan Bulog.
“Pemborong datang lebih awal untuk transaksi. Jumlah pemborong juga lebih banyak dan dekat dengan para petani,” jelasnya.
Faktor lain, lanjut Mas Abu, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat membuat penjualan gabah ke Bulog sedikit. Selain itu, penjualan gabah ke Bulog menyusahkan petani karena peraturan yang berubah-ubah.
“Bulog dulu hanya menerima kering giling. Sekarang sudah mau menerima kering panen,” imbuh anggota Komisi C itu.
Dengan temuan di lapangan tersebut, Mas Abu mendorong Bulog menghilangkan birokrasi yang rumit. Dirinya mengingatkan kebijakan Presiden Prabowo dan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang berkomitmen memangkas birokrasi rumit dengan petani demi mengejar target swasembada pangan.
“Bulog sebagai BUMN yang bersentuhan langsung dengan petani harus menghilangkan segala sesuatu yang membuat petani kesulitan dalam penjualan gabahnya. Ini semua harus dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan,” pungkas Walikota Kediri 2014 – 2023 itu. HK
