Rab. Des 11th, 2019

BJ Habibie Presiden RI Paling Demokratis

2 min read
266142 - BJ Habibie Presiden RI Paling Demokratis

 

Amanat – Bacharudin Jusuf Habibie mengembuskan nafas terakhir di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Ia akan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia, bukan hanya karena pernah menjadi presiden ketiga RI, tetapi juga karena jasa-jasanya.

Laki-laki kelahiran Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936 itu bisa jadi merupakan presiden paling demokratis yang pernah dimiliki Indonesia. Menjabat tak sampai 2 tahun, ia mengeluarkan peraturan-peraturan penting yang menjadi tonggak negeri ini ke arah lebih demokratis.

Kebijakan-kebijakannya seolah menjadi ‘antitesa’ kebijakan presiden yang digantikannya, Soeharto, yang anti demokrasi, totaliter, dan tidak mengindahkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam buku yang ditulisnya ‘Detik-Detik yang Menentukan’, Habibie mengatakan “sejak menerima jabatan, saya senantiasa berusaha untuk melaksanakan demokratisasi, menegakkan supremasi hukum, menstabilkan perekonomian, dan promosi serta penghormatan hak-hak asasi manusia.”

Sikapnya itu secara nyata terlihat dari peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan reformis yang ia keluarkan. Di era Habibie terbit UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik; dan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Dua regulasi demokratis ini yang memungkinkan Pemilu 1999 terselenggara, dengan jumlah peserta mencapai 48 partai.

Habibie juga mengeluarkan kebijakan demokratis berupa pencabutan larangan pendirian serikat buruh independen. Ia meratifikasi Konvensi ILO No. 87 yang salah satu poinnya adalah “kebebasan berserikat”, selain larangan kerja paksa dan diskriminasi dalam pengupahan berdasarkan gender.

Di era Habibie juga terbit UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Bila di masa Soeharto pers dikekang, sejak UU tersebut diberlakukan, pers mulai bebas bersuara.

Langkah demokratis Habibie yang lain adalah ketika ia membebaskan beberapa tahanan politik yang dipenjarakan oleh Soeharto. Para tapol oposan Soeharto itu di antaranya Sri Bintang Pamungkas, Budiman Sudjatmiko, dan Muchtar Pakpahan.

Habibie juga menaruh perhatian lebih terhadap etnis Tionghoa yang selama era Orde Baru direpresi karena identitasnya dianggap ‘non-pribumi’. Ia mengeluarkan Inpres Nomor 26/1998 yang menghapus istilah pribumi dan non-pribumi dan Inpres Nomor 4/1999 yang menghapus Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. HK

Tinggalkan Balasan

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.