Amanat.news – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dituduh menjadi penyebab terjadinya banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Atas tuduhan tersebut Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur, Suli Da’im, bereaksi keras dengan mengatakan bahwa tudingan itu tak memiliki dasar kuat.
“Selama menjabat Menteri Kehutanan, dari 2009 sampai 2014, Zulkifli Hasan justru melakukan reformasi besar untuk memperbaiki tata kelola hutan nasional,” kata Suli Da’im dalam keterangannya kepada beberapa media, Sabtu (6/12/2025).
Menurut Suli, saat menjadi Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan melakukan serangkaian reformasi penting dalam tata kelola kawasan hutan. Pengelolaan hutan pada masa itu menjadi instrumen strategis dalam agenda pembangunan nasional pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Di era Presiden SBY, perizinan hutan mulai dilakukan secara online dengan pengawasan KPK—sebuah langkah yang memotong birokrasi dan mencegah korupsi perizinan,” jelas anggota Fraksi PAN DPRD Jatim itu.
Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka RPJPN. Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Kementerian Kehutanan menjalankan berbagai pro-lingkungan seperti Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, Kebun Bibit Rakyat (KBR), Hutan Edukasi, hingga One Ticket One Tree bekerja sama dengan Garuda Indonesia.
“Pak Zul juga menerbitkan PP 10/2010 yang mewajibkan reboisasi dengan skema 1:2 bagi pelaku usaha non-kehutanan. Data Badan Pusat Statistik bahkan menunjukkan perbaikan ketimpangan penguasaan lahan, dengan turunnya rasio gini dari 0,72 (2003) menjadi 0,68 (2013),” sambungnya.
Pria kelahiran Lamongan itu menegaskan agar jangan menarik kesimpulan tanpa melihat fakta dan capaian sebenarnya. Ia mengaku heran seseorang yang menerima penghargaan konservasi harimau Sumatra, 15 tahun kemudian justru dituduh sebagai penyebab kerusakan yang memicu banjir di Sumatra.
“Persoalan yang tengah berlangsung saat ini tidak sesederhana menunjuk satu orang. Ini terkait tata kelola, penegakan hukum, dan koordinasi lintas stakeholder. Jangan tarik kesimpulan yang memelintir fakta,” tandasnya. HK
