Anggota F-PAN DPRD Jatim: Merugikan, Bila Maju Pilkada Anggota Legislatif Harus Mundur

Amanat – Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Jawa Timur, Agung Supriyanto, SH, menilai Undang-Undang Pilkada perlu direvisi. Undang-undang ini dinilai merugikan anggota legislatif yang ingin mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah.

“Hampir keseluruhan paska berlakunya undang-undang ini, justru yang menempatkan porsi di Pilkada kan bukan politisi. Terutama produk-produk dari DPR. Padahal politisi ini yang disiapkan negara untuk hadir di dalamnya,” ungkap Agung kepada amanat.news di ruang F-PAN, Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (9/9/2019).

Undang-undang dimaksud adalah UU No. 8 Tahun 2015 yang mengatur calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah.

“Jika anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota hendak maju dalam Pilkada harus mengundurkan diri. Inilah yang saya anggap sangat merugikan,” lanjut legislator yang berangkat dari Dapil Jatim 12 (Tuban dan Bojonegoro) ini.

agung prof 800x445i 300x276 - Anggota F-PAN DPRD Jatim: Merugikan, Bila Maju Pilkada Anggota Legislatif Harus Mundur
Agung Supriyanto, SH

Dampak peraturan itu, kata Agung, kader partai yang sedang menjabat anggota dewan, harus berpikir ribuan kali untuk maju dalam pilkada. Padahal mereka merupakan aset negara yang seharusnya didahulukan karena mereka dicetak untuk menjadi politisi.

“Akhirnya yang menjadi kepala daerah, bupati atau gubernur, kan rata-rata yang sense of politic-nya kurang,” tegas Ketua DPD PAN Kabupaten Tuban ini.

Padahal, lanjut Agung, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara kepala daerah dan anggota DPRD memiliki posisi yang equal. Mereka memiliki kedudukan yang sama, dan menjalani proses politik yang sama pula, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.

“UU 23/2014 itu telah memprotek keduanya dalam equality before the law. Tetapi begitu dihadapkan dengan UU 8/2015 ini kemudian muncul anak kandung anak tiri. Kalau bupati cukup mangkir beberapa bulan untuk mengikuti PIlkada, sementara anggota dewan harus mengundurkan diri,” papar Agung.

Untuk diketahui, keberatan terhadap aturan Pilkda seperti diungkapkan Agung, pernah dibahas dalam Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Juni lalu. Salah satu rekomendasi munas di Labuan Bajo ini adalah meminta pemerintah merevisi UU Pilkada di atas. HK

Tinggalkan Balasan