AM Fatwa, Sang Pemberani (3): Manifesto Lembaran Putih yang membuat marah besar rezim orde baru

Amanat – Apa sebenarnya ‘Lembaran Putih’ yang sempat membuat AM Fatwa harus menjadi musuh utama rezim orde baru? Bahkan karena lembaran putih itu pula, AM Fatwa harus dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh rezim orde baru.

Rekan Aktivis AM Fatwa yang juga anggota DPR RI, Lukman Hakim, menuturkan jika Lembaran Putih itu sepertinya sebuah manifesto yang menyatakan bahwa insiden Tanjung Priok sesungguhnya sekadar “penyulut” (trigger) yang meledakkan ketegangan yang sudah lama membara di bawah permukaan stabilitas semu.

Selain itu juga merupakan pertanda adanya perlawanan terhadap penerapan asas tunggal Pancasila yang dilakukan dengan sangat represif dan diterjemahkan secara seenaknya oleh pihak serta kelompok orang yang tengah berkuasa.

am fatwa 2 - AM Fatwa, Sang Pemberani (3): Manifesto Lembaran Putih yang membuat marah besar rezim orde baruSebab-sebab keresahan itu, menurut Lembaran Putih dapat dikembalikan kepada satu sumber, yaitu penyimpangan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dari isi dan jiwa UUD 1945 yang memuncak pada satu paket lima Rancangan Undang-undang (RUU)  tentang “penataan” kehidupan politik, terutama gagasan asas tunggal Pancasila.

Menurut Lukman, beberapa bulan sebelum peristiwa berdarah di Tanjung Priok, Kelompok Kerja Petisi 50 mengumumkan pendiriannya bahwa paket lima RUU yang mengatur kehidupan politik di tanah air (1. RUU Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum, 2. Perubahan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD,  3. Perubahan Undang-Undang Partai Politik dan Golongan Karya, 4. Referendum, 5. dan Organisasi Kemasyarakatan), bukan saja bertentangan dengan UUD 1945 tetapi juga menggoyahkan eksistensi negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Lebih lanjut Lembaran Putih mencatat: “Secara lebih umum dapat dikatakan bahwa terjadi penyimpangan penguasa dalam pengamalan ketentuan-ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pada itu, rakyat tidak berdaya mengubah keadaan melalui cara yang demokratis.

“Dengan demikian, musibah 12 September 1984 di Tanjung Priok bukan kejadian yang berdiri sendiri, ia adalah akibat dari sistem yang berlaku.”

Menutup pendiriannya, Lembaran Putih menganjurkan: “Demi keadilan bagi semua pihak, termasuk bagi pemerintah sendiri, sebaiknya dibentuk suatu komisi bebas (independen) untuk mengumpulkan keterangan yang jujur mengenai kejadian September 1984 di Tanjung Priok. Laporan komisi itu harus diumumkan kepada khalayak ramai, supaya semuanya dapat menarik pelajaran daripadanya,” lanjut Lukman ketika mengutip isi lembaran putih itu. Dan lembaran Putih yang dikeluarkan di Jakarta pada 17 September 1984, atau selang beberapa hari setelah meledaknya peristiwa Tanjung Priok.

Akibatnya, tiga orang tokoh yang menandatangi lembaran putih itu pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Mereka adalah Menteri Perindustrian, Tekstil, dan Kerajinan Rakyat (1966-1968), Ir HM Sanusi dituduh mendalangi dan membiayai peledakan gedung Bank Central Asia (BCA) dan jembatan Metro, Glodok. Generasi pertama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan tokoh Muhammadiyah itu dihukum penjara 19 tahun.

Tokoh lainnya yang bernasib sama lainnya adalah Mantan Pangdam Siliwangi, Letjen TNI (Purn) HR Dharsono dihukum 7 tahun. Setelah itu AM Fatwa mantan pejabat di pemerintah provinsi DKI Jakarta yang juga alumni HMI dan Pelajar Islam Indonesia (PII), AM Fatwa. Dia dihukum 18 tahun. Fatwa dan Dharsono dituduh merancang sebuah aksi teror dengan menjadikan peristiwa Tanjung Priok sebagai modal. Fatwa dan Dharsono dituduh merancang sebuah aksi teror dengan menjadikan peristiwa Tanjung Priok sebagai modalnya./cw-bs

Tinggalkan Balasan